Jakarta, (Antara) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan layanan kesehatan yang ditanggung dalam jaminan kesehatan nasional harus "disaring" dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. "Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah menyarankan setiap negara untuk memilih layanan kesehatan sesuai dengan paket esensial," kata Kabid Pengembangan Sistem Pelayanan Kedokteran Terpadu dengan Sistem Rujukan PB IDI dr Gatot Soetono di Jakarta, Kamis. Gatot mengatakan layanan kesehatan yang akan ditanggung dalam jaminan kesehatan nasional harus mendetail sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, bukan komprehensif atau keseluruhan. "Jadi perlu ada kriteria untuk menyeleksi pelayanan kesehatan yang paling dibutuhkan masyarakat. Setelah itu, baru dibicarakan berapa dana yang dibutuhkan dan tersedia untuk layanan kesehatan itu," tuturnya. Menurut dia, pemerintah selama ini seringkali menggunakan masyarakat miskin sebagai ukuran. Hal itu tidak lepas dari pengalaman jaminan kesehatan sebelumnya yang hanya dikhususkan kepada masyarakat miskin. Dengan adanya sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka layanan kesehatan yang ditanggung dalam jaminan sosial berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. "Bicara JKN saat ini, kita bicara seluruh rakyat Indonesia, bukan lagi warga miskin," ujarnya. Gatot Soetono menjadi salah satu pembicara pada diskusi bulanan PB IDI bertema "Mempertanyakan Lagi Komitmen Negara akan Pelayanan Kesehatan Bagi Rakyat". Selain Gatot, pembicara lain adalah anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatulloh dan Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo. (*/jno)