Jakarta, (Antara Sumbar) - Komisi I DPR akan menekankan beberapa poin dalam uji kelayakan dan kepatutan 23 calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo, salah satunya terkait kemampuan calon tentang negara yang menjadi tugasnya, kata Wakil Komisi I DPR Meutya Hafidz.


        "Kami akan melihat calon dubes itu cocok atau tidak di negara yang ditentukan (Presiden Jokowi)," kata Meutya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Senin.


        Dia mengatakan, calon dubes harus memiliki pengetahuan tentang negara yang akan menjadi wilayah tugasnya dan juga kemampuan diplomasi.


        Menurut dia, kalau ada calon dubes yang sama sekali tidak memiliki rekam jejak yang sesuai dengan bidang luar negeri, maka akan menjadi pertanyaan bagi Komisi I DPR.


        "Presiden tidak boleh melantik (calon dubes) tanpa ada pertimbangan DPR. Kami bisa saja mengusulkan pergeseran calon-calon dubes," ujarnya.


        Politikus Partai Golkar itu mengatakan, Komisi I DPR pada periode sebelumnya pernah memberikan pertimbangan kepada calon dubes bahwa mereka belum cukup memiliki kemampuan namun tetap dilantik oleh Presiden.


        Menurut dia, Komisi I DPR sebagai representasi rakyat hanya memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi terhadap 23 calon dubes namun keputusan akhir ada di Presiden.


        "Kalau calon dubes itu tidak mampu (menjadi dubes) maka kami sebagai wakil rakyat sudah menyatakannya namun semua kembali ke Presiden," katanya.


        Meutya mengatakan Komisi I DPR segera mengagendakan uji kelayakan dan kepatutan calon dubes dalam masa sidang ini namun belum ditentukan secara pasti kapan waktunya.


        Pemerintah mengajukan 23 nama calon dubes untuk diuji kelayakan dan kepatutan di DPR, yaitu:

1. Tokyo - Arifin Tasrif

2. Athena - Ferry Adamhar

3. Bogota - Priyo Iswanto

4. Canberra - Kristiarto Legowo

5. Dili - Sahat Sitorus

6. Jenewa - Hasan Kleib

7. Kabul - Mayjen Dr. Ir. Arief Rachman

8. Kolombo - Ngurah Ardiyasa

9. Kiev -Prof Dr Yuddy Chrisnandi

10. Manama - Nur Syahrir Rahardjo

11. Roma - Esti Andayani

12. Seoul - Umar Hadi

13. Wina - Darmansjah Djumala

14. New Delhi - Arto Suryo-di-puro

15. Dhaka - Rina Soemarno

16. Amman - Andy Rachmianto

17. Bratislava - Wieke Adiwoso

18. Dar Es Salam - Prof. Radar Pardede

19. Wellington - Tantowi Yahya

20. Zagreb - Komjen (pol) Sjahroedin

21. Astana - Rachmat Pramono

22. Tunis - Ikrar Nusa Bhakti

23. Kuala Lumpur - Rusdi Kirana. (*)