Simpang Ampek,  (Antara) – DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) segera mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016. Pembahasan antara DPRD dengan Pemkab Pasbar terus berlangsung dan penatapan dalam waktu dekat segera dilakukan.

RAPBD yang akan ditetapkan tersebut berjumlah Rp1.174.791.873.242. Dimana terjadi kenaikan dari APBD-P sebesar 7,01 persen atau Rp.76. 979.476.619. Saat ini Badan Anggaran terus membahas RAPBD yakni Ketua, Daliyus K, Wakil Ketua, Fetris Oktri Hardi, Sekretaris , Hasri AS.

Dengan anggota Edri Syahrinal, Sukoco, Endra Yama Putra, Muhammad Umar, Syaftrizal Mandayu, Firdaus Dt R Mangkuto, Andi Jaya, Nazar Imbang Langik, Syamsul Bahri, Pahrizal Hafni, Endang Jaya Putra, Yusdarso, Alamsyah Dt Marajo, Yubdi, Satrial N, Budi Nasko, Suhaidi, Anwir Dt Bandaro, Supriono, Ifdal,  dan Mawardi.

Pembahasan RAPBD yang dilangsungkan secara maraton antara DPRD dengan jajaran Pemkab Pasbar berjalan lancar sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku. Tentunya jika ditetapkan dengan cepat maka akan memperlancar kinerja Pemkab dan DPRD pada 2016 mendatang.

“Dengan kerja sama semua pihak maka pembahasan RAPBD sejauh ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mudah –mudahan dalam waktu dekat RAPBD segera ditetapkan menjadi APBD 2016,”kata Ketua DPRD, Daliyus K.

Dia mengatakan saat ini APBD Pasbar terus meningkat tentunya berkat kerja sama semua pihak. Harmonisasi antara DPRD dengan Pamkab Pasbar sangat menentukan kelancaran kinerja khususnya dalam penetapan RAPBD menjadi APBD.

Menurutnya, RAPBD Pasbar terus mengalami peingkatan sebesar 7 persen lebih dari APBD-P 2015. Tentunya nanti anggaran tersebut akan digunakan untuk masyarakat. Berbagai pembangunan baik fisik, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lainnya akan menjadi prioriotas Pemkab dan DPRD kedepannya.

“Pada intinya DPRD dan Pemkab bekerja untuk kepentingan masyarakat. Tentunya berbagai program yang akan disusun harus mendapat dukungan dari semua eleemen masyarakat,”sebutnya.

Dijadwalkan dalam minggu ini penatapan RAPBD akan ditetapkan menjadi APBD. Tentunya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Semakin cepat ditetapkan maka semakin baik untuk kinerja kedepannya. (*)