Kepala LKPP-RI Beri Kuliah Umum di Unand
Sabtu, 19 September 2015 11:18 WIB
Padang, (AntaraSumbar) - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Agus Prabowo memberikan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand) Padang.
"Kepala LKPP ini memberikan kuliah Jumat (18/9) sebagai bagian dari kerja sama antara Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unand dan LKPP," kata Kepala LPSE Unand Daz Edwiza, di Padang, Sabtu.
Dia menyebutkan, tujuan menghadirkan Ketua LKPP ke depan mahasiswa dan dosen Unand yakni untuk sosialisasi dan diskusi.
Khusus untuk sosialisasi yakni memperkenalkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sejak dini kepada mahasiswa Unand.
Hal ini penting karena dalam beberapa tahun ke depan para mahasiswa tersebut akan dihadapkan dalam persoalaan pengadaan barang dan jasa, katanya.
Dengan pemberian kuliah tersebut mahasiswa bisa mengenal sekaligus memahami prinsip dan pengetahuan dasar tentang pengadaan barang dan jasa, imbuhnya.
Selain itu kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bagian dari rencana LKPP untuk mengenalkan pengadaan barang dan jasa secara bertingkat dari lapisan bawah seperti mahasiswa dan masyarakat lainnya.
"Kehadrian Agus Prabowo juga bermanfaat untuk diskusi mengenai permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah," katanya.
Pada kuliah ini sebutnya, pihaknya tidak hanya mengundang mahasiswa saja, namun juga dosen, pelaku usaha dan beberapa pegawai yang berkaitan dengan pengadaan barang.
Semua permasalahan yang terkumpul nantinya kata Daz akan menjadi pekerjaan Rumah bagi LKPP di pusat nanti, ujarnya.
Sementara itu dalam kuliahnya Agus Prabowo menyinggung tentang banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia juga lebih disebabkan oleh buruknya pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam hal ini pelaku pengadaan tersebut tidak memperhatikan bahkan melupakan tujuh prasyarat pengadaan barang dan jasa.
Ketujuh syarat tersebut berkaitan dengan sesuatu yang efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel, katanya. (*)
"Kepala LKPP ini memberikan kuliah Jumat (18/9) sebagai bagian dari kerja sama antara Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Unand dan LKPP," kata Kepala LPSE Unand Daz Edwiza, di Padang, Sabtu.
Dia menyebutkan, tujuan menghadirkan Ketua LKPP ke depan mahasiswa dan dosen Unand yakni untuk sosialisasi dan diskusi.
Khusus untuk sosialisasi yakni memperkenalkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sejak dini kepada mahasiswa Unand.
Hal ini penting karena dalam beberapa tahun ke depan para mahasiswa tersebut akan dihadapkan dalam persoalaan pengadaan barang dan jasa, katanya.
Dengan pemberian kuliah tersebut mahasiswa bisa mengenal sekaligus memahami prinsip dan pengetahuan dasar tentang pengadaan barang dan jasa, imbuhnya.
Selain itu kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bagian dari rencana LKPP untuk mengenalkan pengadaan barang dan jasa secara bertingkat dari lapisan bawah seperti mahasiswa dan masyarakat lainnya.
"Kehadrian Agus Prabowo juga bermanfaat untuk diskusi mengenai permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah," katanya.
Pada kuliah ini sebutnya, pihaknya tidak hanya mengundang mahasiswa saja, namun juga dosen, pelaku usaha dan beberapa pegawai yang berkaitan dengan pengadaan barang.
Semua permasalahan yang terkumpul nantinya kata Daz akan menjadi pekerjaan Rumah bagi LKPP di pusat nanti, ujarnya.
Sementara itu dalam kuliahnya Agus Prabowo menyinggung tentang banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia juga lebih disebabkan oleh buruknya pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam hal ini pelaku pengadaan tersebut tidak memperhatikan bahkan melupakan tujuh prasyarat pengadaan barang dan jasa.
Ketujuh syarat tersebut berkaitan dengan sesuatu yang efektif, efisien, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel, katanya. (*)
Pewarta : M R Denya Utama
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
LKPP berikan penghargaan kematangan UKPBJ Level 3 Proaktif kepada Pesisir Selatan
21 June 2024 9:38 WIB, 2024
PLN gandeng KPK dalam penguatan digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa
13 July 2022 12:54 WIB, 2022
Legislator minta pergeseran anggaran tidak menyisir anggaran untuk stimulus ekonomi
15 June 2020 21:12 WIB, 2020
Presiden Jokowi marah masih tender konstruksi Rp31 triliun pada November
06 November 2019 12:46 WIB, 2019
Anggota DPR dorong kenaikan anggaran LKPP untuk peningkatan kinerja
19 September 2018 6:17 WIB, 2018
Terpopuler - Berita
Lihat Juga
Komitmen BNI dukung Sumbar menuju destinasi wisata dunia, kucurkan Rp2,2 miliar
08 February 2018 12:50 WIB, 2018
BNI hadir sebagai penyalur program Indonesia pintar di Dharmasraya dan Solok
07 February 2018 20:36 WIB, 2018
59 nagari di Sijunjung Berkomitmen capai 100 persen ODF hingga 2019
06 February 2018 20:39 WIB, 2018