Padang, (Antara) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat (Sumbar) mengemukakan provinsi itu mengharapkan pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan galangan kapal sebagai infrastruktur penunjang pembangunan sektor kemaritiman. "Ini masalah kami, yang namanya sektor kemaritiman itu harus ada galangan kapal, tapi hingga hari ini Sumbar tidak punya," kata Kepala DKP Sumbar, Yosmeri di Padang, Rabu. Ia menyampaikan hal itu pada acara musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Barat 2015 yang mengangkat tema Pemerataan Hasil Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing Daerah pada 6 hingga 8 April 2015. Menurut dia, saat ini belum ada galangan kapal yang memadai sehingga industri tidak tumbuh dan akhirnya kapal-kapal yang ada lebih memilih melakukan perbaikan di Pulau Jawa. Ia berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembangunan galangan kapal apakah dibangun oleh pemerintah atau melalui investasi pihak swasta. "Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kabupaten Pesisir Selatan kawasan tersebut sebenarnya telah cocok untuk dibangun galangan kapal, namun hingga saat ini belum terealisasi," ujarnya. Sejalan dengan itu, peneliti kelautan Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Dr Eni Kamal menilai perlu dikembangkan industri galangan kapal di daerah ini, menyambut kebijakan pengembangan kemaritiman oleh Presiden Jokowi. "Khusus kawasan Sumbar industri galangan kapal baru ada di Lampung, ini merupakan potensi besar untuk melayani kebutuhan terutama di sepanjang pantai barat Sumatera, sebutnya. Ia mengatakan industri galangan kapal yang tepat dikembangkan adalah pembuatan kapal dari fiber karena saat ini ketersediaan kayu sebagai bahan pembuat kapal makin langka dan sulit diperoleh. "Untuk lokasi ada beberapa pilihan mulai dari Kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman Barat hingga Kota Padang, ujarnya. Menurut dia, industri galangan kapal tersebut akan memenuhi kebutuhan kapal penangkap ikan mengingat potensi laut di Pantai Barat Sumatera cukup besar. (*/wan)