PBB, New York, (Antara/Xinhua-OANA) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada Jumat (8/8) menyampaikan kekhawatiran besar sehubungan dengan krisis politik, keamanan dan kemanusiaan yang melanda Sudan Selatan, dan menyeru para pemimpin politik negeri itu agar melaksanakan kesepakatan perdamaian. Di dalam satu pernyataan presiden, Dewan tersebut menyampaikan "keprihatinan dan kekhawatiran besar sehubungan dengan memburuknya situasi politik dan keamanan serta merebaknya bencana kemanusiaan di Sudan Selatan akibat sengketa politik internal Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) dan kerusuhan yang tak pernah padam, termasuk terhadap warga sipil, yang disebabkan oleh para pemimpin politik dan militer di negeri itu sejak 15 Desember 2013". Anggota Dewan Keamanan dengan keras mengutuk terulangnya pelanggaran gencatan senjata, serta pelanggaran hukum kemanusiaan serta hak asasi manusia dan menekankan pentingnya untuk menyeret mereka yang bertanggung-jawab melakukan pelanggaran semacam itu, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Pernyataan tersebut juga menyeru Pemerintah Sudan Selatan dan SPLM agar terlibat dalam pembicaraan perdamaian penuh yang melibatkan banyak pihak di Addis Ababa, Ethiopia, yang menyarankan pada 4 Agustus, dan berpegang pada komitmen mereka untuk membentuk pemerintah persatuan peralihan nasional paling lambat saat tenggat 10 Agustus 2014. Pernyataan itu menyampaikan kesediaan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan sanksi terbidik terhadap mereka yang melanggar proses perdamaian. Pernyataan tersebut menekankan keprihatinan besar Dewan itu berkaitan dengan ketidak-amanan pangan di Sudan Selatan, dan menyatakan negeri tersebut mungkin berada di ambang kelaparan, serta menyerukan akses kemanusiaan tanpa halangan. Dua hari sebelumnya, Dewan Keamanan memberi penjelasan, lalu diikuti oleh konsultasi, mengenai Sudan Selatan. Selama penjelasan itu, Asisten Sekretaris Jenderal Urusan Operasi Pemelihara Perdamaian Edmond Mulet memberi penilaian yang mengkhawatirkan tentang situasi di Sudan Selatan. Ia mengatakan negara tersebut berada di ambang "bencana kemanusiaan" sementara pertempuran terus berkecamuk. Menurut Mulet, sebanyak 1,5 juta orang telah terusir dari rumah mereka akibat pertempuran yang meletus setelah kebuntuan politik pada pertengahan Desember 2013 antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakil presiden Riek Machar. Konflik tersebut juga membuat hampir 100.000 warga sipil menyelamatkan diri ke pangkalan PBB di seluruh negeri tersebut. Kesepakatan mengenai dihentikannya permusuhan pada 23 Januari, 9 Mei dan 10 Juni, semuanya, telah dilanggar. Berbagai upaya ke arah perundingan pembentukan pemerintah peralihan persatuan nasional dalam waktu 60 hari, sebagaimana disepakati pada 10 Juni, tampaknya tidak membuat kemajuan apa pun. Pernyataan pada Jumat tersebut dikeluarkan sebelum misi kunjungan mendatang Dewan ke Sudan Selatan. Selama kunjungan itu, beberapa pesan penting di dalam pernyataan tersebut akan diperkuat. (*/jno)