Naypyitaw, (Antara Sumbar) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan mengatakan siapa pun bertanggung jawab atas pelanggaran itu di negara bagian Rakhine akan menghadapi hukum.
Dalam pidato pertamannya mengenai kemelut di negara bagian Rakhine itu, ia mengaku merasakan juga penderitaan sangat mendalam dengan "beberapa" yang terjebak di daerah perang tersebut.
Dalam pidato kenegaraannya sejak kemelut itu, yang memaksa lebih dari 410 ribu suku Rohingya lari ke Bangladesh, Suu Kyi mengatakan Myanmar tidak takut pada pengawasan dunia dan bertekad mencari penyelesaian berkelanjutan atas masalah tersebut.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan gerakan militer di negara bagian barat tersebut sebagai pembersihan suku. Suu Kyi tidak menanggapi tuduhan tersebut, namun menyatakan pemerintahannya mengecam pelanggaran hak asasi manusia dan siapa pun bertanggung jawab akan menghadapi hukum.
"Kami mengecam semua pelanggaran HAM dan kekerasan yang melanggar hukum. Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas serta aturan hukum di seluruh negara bagian," kata Suu Kyi dalam pidatonya di ibukota Naypyitaw.
"Pelanggaran HAM dan tindakan lain yang mengganggu stabilitas dan keharmonisan serta melemahkan peraturan undang-undang akan ditangani sesuai dengan hukum dan keadilan yang ketat," katanya.
"Kami merasakan penderitaan yang sangat mendalam pada semua orang yang terjebak di dalam konflik," katanya.
Militer Myanmar yang kuat tetap bertanggung jawab penuh atas keamanan dan Suu Kyi tidak mengomentari operasi militer, kecuali mengatakan bahwa sejak 5 September tidak ada bentrokan bersenjata dan tidak ada operasi pembersihan etnis seperti yang diberitakan.
"Kami ingin mengetahui mengapa pelarian besar-besaran ini terjadi. Kami ingin berbicara dengan orang-orang yang telah melarikan diri dan juga mereka yang telah tinggal. Saya pikir ini sangat sedikit yang diketahui bahwa sebagian besar umat Islam di negara bagian Rakhine belum bergabung dalam pelarian," kata Suu Kyi.
Ia mengatakan bahwa pemerintahnya berusaha keras memulihkan perdamaian dan ketenangan serta meningkatkan keserasian di antara masyarakat Muslim dengan sebagian besar umat Buddha Rakhine.
Berita Terkait
PBB desak militer Myanmar segera bebaskan peraih Nobel Aung San Suu Kyi
Jumat, 2 Juli 2021 8:40 Wib
Pengunjuk rasa di Myanmar lanjutkan protes sepanjang malam
Minggu, 21 Maret 2021 12:50 Wib
Protes hari kedua terkait penggulingan Aung San Suu Kyi ribuan orang turun ke jalanan di Myanmar
Minggu, 7 Februari 2021 13:47 Wib
Biden desak militer Myanmar lepaskan kekuasaan dan bebaskan para pejabat yang ditahan
Jumat, 5 Februari 2021 8:58 Wib
Ajudan senior pimpinan Aung San Suu Kyi ikut ditangkap pascakudeta militer
Jumat, 5 Februari 2021 8:55 Wib
Pertemuan pertama pemerintahan, pemimpin kudeta Myanmar sebut pengambilalihan kekuasaan tak terelakkan
Rabu, 3 Februari 2021 6:43 Wib
PBB kecam kudeta militer di Myanmar, sebut sebagai serangan reformasi demokratis
Senin, 1 Februari 2021 11:49 Wib
Aung San Suu Kyi ditahan militer, klaim sebagai respons atas kecurangan pemilu
Senin, 1 Februari 2021 11:16 Wib