Masyarakat Pariaman Butuh Pendidikan Politik

Pariaman, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Pariaman, Sumatera Barat, Fitri Nora mengatakan pengetahuan politik masyarakat di daerah itu masih rendah sehingga dibutuhkan adanya pendidikan politik pada setiap lini.

"Pengembangan daerah tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik saja, namun juga pendidikan mental dan pengetahuan masyarakat sangat dibutuhkan," kata dia di Pariaman, Jumat.

Ia menjelaskan secara umum Kota Pariaman tidak lagi memiliki permasalahan terkait pembangunan fisik, sehingga sudah saatnya memaksimalkan sektor pendidikan termasuk bidang politik.

"Pendidikan politik itu tidak semata-mata soal partai saja, namun juga pengetahuan seluk beluk politik secara luas," tambahnya.

Ia menerangkan pendidikan politik dibutuhkan sebab masyarakat merupakan penentu dalam bidang demokrasi mulai dari yang terendah yakni pemilihan kepala daerah tingkat desa, wali kota, legislatif hingga presiden.

Masyarakat, ujar dia penentu masa depan dan kemajuan suatu daerah sehingga pengetahuan tentang politik perlu dibenahi, dikembangkan dan dimaksimalkan.

"Hal itu termasuk pengetahuan terkait adanya perubahan-perubahan dalam sistem politik, seperti dari terbuka jadi tertutup atau sebaliknya. Masyarakat harus memahami tentang itu," katanya.

Pendidikan politik itu, sebutnya bisa diberikan melalui jenjang pendidikan formal maupun nonformal dengan didukung anggaran yang memadai dari pemerintah setempat.

"Jika perlu, tahun depan kita maksimalkan penganggaran di bidang pendidikan ini," ujarnya.

Selain itu, ia mengimbau masyarakat Kota Pariaman untuk mulai memahami pentingnya pendidikan politik itu sejak dini serta turut mengawasi program-program pemerintah untuk kelancaran pemerintahan di daerah itu.

Sementara itu Oyong Liza (40) salah seorang masyarakat Kecamatan Pariaman Tengah menyebutkan pendidikan politik sangat penting diterapkan dan diajarkan.

Karena, tambahnya pendidikan politik berguna bagi masyarakat dalam menentukan roda demokrasi yang dijalankan seorang pemimpin di suatu daerah.

"Sebagai masyarakat saya sangat mendukung usulan DPRD terkait pendidikan politik namun juga diharapkan masyarakat tidak terlibat politik praktis," terangnya. (*)