Polda Bantah Mutasi Kapolres Solok Akibat Persekusi

Padang, (Antara Sumbar) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat membantah mutasi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Solok Kota AKBP Susmelawati Rosya akibat adanya tindakan persekusi terhadap salah seorang dokter di daerah itu.

"Mutasi itu murni sebagai bentuk penyegaran dalam institusi Polri," kata Kasubbid Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Sumbar AKBP Nina Marlina di Padang, Sabtu.

Ia mengatakan penyegaran dalam tubuh Polri merupakan suatu yang wajar dilakukan sebagai bentuk berjalannya sistem pembinaan sumber daya manusia di institusi.

Terkait gejolak yang terjadi di wilayah Kota Solok , hal itu sudah ditangani dengan baik meskipun masih menimbulkan dampak di tengah masyarakat.

"Terlebih AKBP Susmelawati sudah lebih dari satu tahun menjabat sebagai Kapolres Solok Kota, wajar kiranya dilakukan penggantian," kata dia.

Pergantian Kapolres Solok Kota itu berdasarkan Telegram Kapolri ST/1408/VI/2017 tertanggal 2 juni 2017.

Dalam telegram tersebut AKBP Susmelawati akan mendapat jabatan baru di Polda Sumbar sebagai Kabagwatpers Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Sumbar.

Sedangkan pengggantinya adalah AKBP Donny Setiawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit II Subdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Menurut dia dalam telegram itu sebanyak 109 orang personel kepolisian yang dimutasi langsung oleh Kapolri.

"Tidak ada persoalan dalam mutasi ini, semua sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada," kata AKBP Nina.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno membantah tegas adanya aksi intimidasi oleh organisasi kemasyarakatan terhadap seorang dokter di RSUD Solok dan menyatakan kabar itu hoaks.

"Dokter FL aman, tidak diintimidasi oleh siapapun. Saya dan Polda Sumbar jamin itu. Semua pihak saling memaafkan. Ini ranah Minang yang utamakan musyawarah," katanya melalui Twitter resminya @Irwanprayitno.

Menurut dia kabar adanya intimidasi disebar oknum yang biasa ingin adu domba, yang tidak rela ada kedamaian di Minangkabau.

"Ormas di Sumbar, baik NU, Muhammadiyah, Tarbiyah, FPI, Pemuda Pancasila dan ormas lain saling berdampingan, tak ada masalah berarti. Ini patut diapresiasi," katanya. (*)