"Normalisasi perlu dilakukan karena sejumlah sungai utama telah mengalami pendangkalan dan alirannya menyempit," kata dia di Arosuka, Rabu.
Ia mencontohkan sungai Batang Lembang di Nagari Kubung, Kecamatan Selayo, Kabupaten Solok, karena sungainya mengalami pendangkalan dan menyempit tidak bisa lagi menampung volume air ketika hujan deras dalam waktu cukup lama.
Akibatnya air sungai meluap dan menyebabkan banjir di permukiman warga yang ada di sepanjang bantaran sungai itu.
Untuk anggarannya ia menyarankan pemerintah setempat mengajukannya ke pemerintah pusat dan provinsi, karena biaya normalisasi tersebut memerlukan dana yang sangat besar. Dan APBD Kabupaten Solok saja tidak akan mencukupi untuk membiayainya.
Pada 2016 pemerintah provinsi mengalokasikan normalisasi sungai Batang Lembang sebesar Rp6 miliar, tahun ini belum jelas sehingga pemerintah daerah perlu menjajakinya kembali agar anggaran untuk Kabupaten Solok bisa diperoleh.
Ia menyebutkan hampir setiap tahun daerah ini mengalami kerugian besar akibat bencana banjir tersebut. Bahkan kerugian bencana tahun ini di beberapa daerah mencapai Rp13,4 miliar.
Jumlah ini didapat setelah melakukan rapat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan mitra kerja di Kabupaten Solok.
"Kerugian ini akibat rusaknya jembatan, fasilitas umum serta lahan pertanian dan perkebunan di Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Nagari Kubung, dan Nagari Air Dingin," katanya.
Melihat kondisi ini pemerintah perlu membuat konsep baru normalisasi untuk seluruh sungai, terutama yang selama ini menyebabkan bencana di daerah itu. Jika tidak maka kondisi yang sama akan terus terjadi setiap musim penghujan dan kerugian akan lebih bertambah besar. (*)
