RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD PASBAR BERJALAN LANCAR

id RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD PASBAR BERJALAN LANCAR

Simpang Ampek, (Antara) - Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pasaman Barat ke-12 tahun 2016 berjalan sukses dan khidmat di Gedung DPRD setempat, Kamis (7/1).

Berbeda dengan perayaan HUT sebelumnya, sejumlah tokoh Pasbar baik yang ada di Pasbar maupun diperantauan menyempatkan diri menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka HUT tersebut.

Mulai dari anggota DPR RI, Agus Susanto, anggota DPD, Emma Yohanna, tokoh pendidikan Prof. Dasman Lanin, mantan bupati Pasbar 2010-2015, Baharuddin R, mantan bupati Pasbar 2005-2010 sekaligus bupati terpilih 2015, Syahiran dan mantan ketua DPRD, Yulianto sekaligus wakil bupati terpilih 2015 dan 40 orang anggota DPRD Pasbar.

Selain itu juga dihadiri oleh mantan Ketua DPRD Pasaman, Sudirman Samin, mantan pj bupati, Zambri sekaligus tokoh pemekaran Pasbar serta unsur Muspida,SKPD, tokoh masyarakat, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, dan tamu undangan lainnya.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pasaman Barat langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Pasaman Barat, Daliyus K didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Fetris Oktri Hardi.

Menurut Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K momen HUT ini juga merupakan momen mengingat kembali sejarah lahirnya Pasbar pada 2004. Pemekaran daerah dinilai masyarakat merupakan cara untuk menedekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, pemerataan pembangunan sosial ekonomi demi peningkatan pembangunan sosial ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Keinginan masyarakat itu direspon oleh Pemkab Pasaman yang dulunya dipimpin oleh Bupati Bahauddin R dan Benny Utama sebagai Wakil Bupati serta dikungan penuh dari Pemprof Sumbar sehingga gagasan pemekaran itu sampai ketingkat nasional.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, maka keluarlah UU RI Nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumbar.

Penyelanggaraan pemerintah pertama dipimpin oleh seorang tokoh pemekaran yakni Zambri selama lebih kurang 1 tahun dan dilanjutkan dengan Pj Bupati yakni Syofyan.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung tahun 2005 maka terpilohlah Bupati dan Wakil Bupati defenitif yang pertama yakn Drs. H Syahiran, MM dan Risnwanto, SE periode 27 Agustus 2005 sampai dengan 27 Agustus 2010 dengan visi terwjudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat melalui tahap-tahap pemerintahan yang baik dalam suasana aman dan tertib serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu pengetahuan agama.

Duet kepemimpinan Syahiran-Risnawanto telah meletakkan pondasi pembangunan Pasbar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Pilkada langsung pada 2010 terpilihlah Baharuddin R-Syahrul dt Marajo sebagai bupati dan wakil bupati periode 27 agustus 2010-27 Agustus 2015 dengan visi membangun Pasbar di atas tadah agama untuk kesejahteraab umat dunia dan akhirat.

Maka pada Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yang lalu maka KPU Pasbar telah menetapkan pasangan Syahiran-Yulianto sebagai bupati dan wakil bupati sebagai pemenang pada Pilkada. Keputusan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih telah diusulkan ke pemerintah melalui Pemprov Sumbar.

Daliyus juga memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Pasbar, Fajaruddin yang telah menjalankan tugas sebagai Pj Bupati Pasbar.

Dia menilai pada usia yang masih muda ini Pasbar terus berbenah, berkembang pesat, bergerak gesit untuk mensejajarkan dirinya dengan kabupaten/kota lainnya di Sumbar. Di usia 12 tahun ini dharapkan Pasbar akan semakin maju kedepannya.

Sebagai gamabaran APBD Pasbar terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada 2010 APBD Pasbar hanya Rp557 miliar lebih, pada 2011 naik menjadi Rp657 miliar lebih, pada 2012 naik menjadi Rp723 miliar lebih, pada 2013 menjadi Rp810 miliar lebih, pada 2014 naik menjadi Rp952 miliar lebih, pada 2015 menjadi Rp1,097 triliun lebih dan pada 2016 ini naik menjadi Rp1,1 triliun lebih.

Sebagai lembaga legislatif dengan hak budgeter, inisiasi dan kontrolnya, DPRD Pasbar tentu saja memiliki peran penting dalam menciptakan, mendorong dan mengawal keberhasilan Pemkab Pasbar.

DPRD memberikan landasan pijak bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program strategis. DPRD Pasbar telah menghasilkan peraturan daerah (Perda) dari 2010 sampai 2015 sebanyak 141 Perda.