Indonesia dan Harapan Penyelesaian Kasus Rohingya

Bentrokan yang terjadi di Rakhine pada Juni lalu di Myanmar mendorong polemik dan juga kecaman terhadap pemerintah Myanmar atas penanganan kasus tersebut dalam beberapa pekan terakhir. Padahal sebelumnya negara tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan atas kemajuan proses demokrasi. Bentrokan di Rakhine yang menempatkan etnis Rohingya menjadi pusat perhatian berbagai kalangan mulai dari aktivis hak asasi manusia hingga para pimpinan sejumlah negara. Di tanah air sendiri kabar penahanan dan perlakuan tidak seimbang pemerintah Myanmar terhadap etnis tersebut dalam bentrokan di Rakhine Juni lalu juga menyulut berbagai pendapat dan kecaman termasuk permintaan agar pemerintah Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dan juga memimpin ASEAN dalam periode 2011 lalu bisa turun tangan. Pemerintah Indonesia diminta mempengaruhi pemerintah Myanmar agar menangani kasus tersebut secara lebih adil. "Saya juga mendengarkan dan mengetahui bahwa ada keprihatinan dari kalangan masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi di Myanmar, khususnya yang menyangkut etnis Rohingya," kata Presiden dalam keterangan pers yang disampaikan Sabtu (4/8) akhir pekan lalu. Pemerintah juga memiliki keprihatian, dan bukan hanya prihatin, tetapi pemerintah telah, sedang, dan terus lakukan upaya baik itu diplomasi maupun upaya lain yang berkaitan dengan isu kemanusiaan atas etnis Rohingya yang ada di Myanmar tersebut, tambah Presiden. Kepala Negara pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan menyikapi kasus tersebut dengan mengupayakan membantu penyelesaian kasus tersebut dengan sejumlah langkah yang ditempuh. Langkah pertama yang dilakukan adalah membahas masalah ini secara multilateral maupun regional untuk mendapatkan penyelesaian yang baik. "Pemerintah secara multilateral dan regional aktif bahas permasalahan yang berkaitan etnis Rohingya, baik PBB, ASEAN dan forum lain, secara bilateral aktif jalin diplomasi dan kerja sama, kata Presiden Yudhoyono. Untuk diketahui, ketika banyak negara tolak kedatangan para pengungsi dan pencari suaka etnis Rohingya di negara Asia Tenggara, Indonesia menerima kedatangan mereka, dan sekarang tercatat ada 270 pencari suaka, 124 pengungsi Rohingya, katanya. Kemudian Indonesia bekerja sama dengan badan PBB dan lembaga internasional lain untuk selesaikan, berikan status. "Kami juga telah dan terus lakukan aksi kemanusiaan yang berkaitan dengan etnis Rohingya. tadi malam saya siapkan surat. Insya Allah terkirim. Kepada Presiden Thein Sein, ungkapkan harapan Indo ke pemerintah Myanmar untuk selesaikan permasalahan etnis Rohingya dengan sebaik-baiknya," kata Presiden. Langkah yang kedua adalah Indonesia mengusulkan pada pemerintah Myanmar untuk mengundang badan PBB atau diplomat asing dan juga negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam melihat kondisi sebenarnya sehingga ada opini yang seimbang berdasarkan situasi yang terjadi sebenarnya. "Yang jelas diplomasi yang kita lakukan dengan upaya apa pun, Indonesia ingin dan berharap agar konflik komunal yang akibatkan permasalahan kemanusiaan etnis Rohingya benar-benar ditangani dan diselesaikan secara bijak,adil, tepat dan tuntas," tegas Presiden Dalam aspek kemanusiaan, Indonesia menyerukan agar perlindungan minoritas sungguh diberikan, dan pembangunan kampung yang rusak bisa dilakukan. "Saya garisbawahi ini, karena kenyataan dalam camp pengungsi adala etnis Rohingya. Indonesia siap berikan bantuan kerja sama dan bantuan, sebagaimana yang Indonesia lakukan di tahun-tahun berselang, dukung Myanmar untuk lakukan proses demokratisasi sehingga alhamdulillah, setelah pemilu, oleh dunia dianggap miliki perubahan nyata, dan lanjutkan proses demokratisasi." Presiden Yudhoyono menghargai dan mengapresiasi solidaritas yang tumbuh di dalam negeri atas kesulitan yang dialami saudara-saudara dari etnis Rohingya, namun Presiden menekankan bantuan yang diberikan hendaknya tepat guna karena bisa juga dipahami bila pemerintah Myanmar selektif dalam menerima bantuan. "Oleh karena itu marilah kita jaga semua ini, percayalah pemerintah Indonesia akan berbuat apa yang perlu diperbuat untuk misi kemanusiaan. Tapi sebagai negara ASEAN kita juga ingin memberikan kontribusi sehingga membawa kebaikan bagi Myanmar, Indonesia, dan dunia," kata Kepala Negara. Diselesaikan Secara Netral Sebelumnya, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla juga memandang penyelesaian kasus Rohingya harus ditekankan pada sisi kemanusiaan yang bersifat netral dan diperkuat dengan kerja sama dengan beberapa pihak seperti PBB, Asean ataupun OKI. "Harus dilihat dari efek kemanusiaannya dan masuknya harus netral. Itu berlaku di mana saja," kata Kalla seusai pertemuan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang digagas Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Kuala Lumpur, Jumat (3/8) pekan lalu. Menurut dia, penyelesaian secara netral itu sama seperti saat menyelesaikan kasus Ambon. Saat itu Indonesia tidak mengizinkan organisasi luar yang bersifat agama masuk karena dikhawatirkan dapat memperuncing masalah, sebaliknya dengan organisasi yang lebih netral justru membantu kemanusiaannya. Menurut Kalla, harus ada desakan politik untuk penyelesaian permasalahan Rohingya karena kasus ini telah melanggar hak asasi manusia. "Perlu ditekankan bahwa hal yang paling tinggi di dunia adalah hak asasi manusia," katanya. Menurut dia, yang harus dilakukan saat ini adalah mengupayakan agar bantuan bagi masyarakat Rohingya bisa masuk, sebab kedua negara yaitu Myanmar dan Bangladesh, sama-sama menutup wilayahnya. "Harus ada kerja sama agar bantuan kepada masyarakat Rohingya itu bisa terlaksana," katanya. Sementara Menlu Marty Natalegawa pekan lalu mengatakan masyarakat internasional seharusnya memberikan naungan kepada warga Rohingya yang menjadi korban diskriminasi di Myanmar karena tidak diakui sebagai warga negara. Menurut Marty, Indonesia sudah menegaskan posisinya selama ini dengan tidak dapat menerima tindakan diskriminatif atau represif terhadap kelompok apa pun dan di mana pun, dengan alasan apa pun juga baik alasan etnis maupun agama. "Kita menentang segala bentuk intoleransi, termasuk di negara kita sendiri, kita tentang dan kita tidak terima," katanya. Khusus kasus Rohingya, kata Marty, meskipun perhatian internasional seolah-olah baru saat ini dicuatkan, kasus tersebut sebenarnya sudah mendapat perhatian sejak 2010. "Penanganan masalah Rohingya seperti penanganan masalah penanganan masalah etnis Myanmar lainnya yang merupakan satu kesatuan dari proses reformasi dan demokratisasi di Myanmar," ujarnya. Marty melanjutkan, selama ini dorongan dari Indonesia bagi Myanmar bukan saja sudah membuahkan hasil berupa perubahan politik dan reformasi demokratisasi di Myanmar, melainkan juga telah meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Myanmar. "Jadi ini sebenarnya adalah proses yang sedang berjalan. Namun adanya insiden kemarin yang mengakibatkan jatuhnya korban, kita sangat prihatin dan menentang tindakan-tindakan kekerasan itu," tambahnya. Selain meminta Myanmar agar menunjukkan sikap yang lebih toleran, Indonesia juga berusaha di kerangka sidang majelis umum PBB Komisi III maupun dalam kerangka dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa dan tentunya juga menampung pengungsi dari Rohingya di Indonesia yang saat ini berjumlah 394 jiwa. Pahami masalah Presiden Yudhoyono mengatakan bantuan untuk menyelesaikan masalah etnis Rohingya di Myanmar harus disertai dengan pemahaman latar belakang masalah yang terjadi. "Yang terjadi adalah konflik komunal, horizontal antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhai. Sama seperti terjadi di negeri kita sekian tahun lalu di Poso dan Ambon. Kebetulan Rohingya itu beragama Islam, sedangkan Rakhai beragama Buddha," kata Presiden. Etnis Rohingya sendiri sesungguhnya berasal dari Bangladesh, meski sudah sampai empat generasi, keberadaan etnis itu di Myanmar, tetapi memang kebijakan dasar pemerintah Myanmar belum akui salah satu dari 135 etnis yang ada di negeri itu. "Benar, pada bulan Mei dan Juni lalu terjadi intensitas konflik atas dua etnis, yang akibatkan 77 orang meninggal, bukan seperti diberitakan, ribuan orang. Sementara 109 orang luka dan 5000 rumah rusak atau terbakar," kata Presiden. Ditambahkan Presiden,"ada isu kemanusiaan setelah terjadinya konflik berskala yang relatif tinggi. sekarang tercatat pengungsi Rohingya dari 28.000 orang di tempat pengungsian, meningkat jadi 53.000 orang. Pengungsi Rakhai 24.000 orang. Memang ada penilaian bahwa penanganan pengungsi Rakhai oleh pemerintah Myanmar dinilai lebih baik. tetapi sebaliknya, atensi etnis Rohingya oleh PBB, oleh etnis Rakhai, dianggap lebih baik, kata Presiden. "Ada kecemburuan penanganan kedua komunitas itu. Sejauh ini tak ada indikasi genosida. satu hal yang perlu diketahui rakyat Indpnesia, etnis Rohingya berasal dari Bangladesh, tapi dalam hal konflik Rohingya-Rakhai, pemerintah Bangladesh memilih tak ikut campur". Presiden mengharapkan dengan langkah yang diambil pemerintah RI dan juga solidaritas bantuan yang tepat maka masalah di Myanmar tersebut dapat segera diatasi. (*)