Pemkot Pariaman tegaskan komitmen wujudkan akses pelayanan kesehatan ramah HAM

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan seluruh aparatur sipil negara (ASN) khususnya tenaga medis di daerah itu berkomitmen memberikan pelayanan tanpa praktik diskriminasi guna mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang ramah Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tidak ada bedanya pasien BPJS (peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) maupun pasien mandiri, tidak boleh ada petugas yang membeda-bedakan kualitas layanan berdasarkan status sosial atau ekonomi, membedakan pasien dari suku atau agama apa pun," kata Wakil Wali Kota Pariaman, Mulyadi di Pariaman, Kamis.

Hal tersebut ia sampaikannya saat sambutan pada "Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Pariaman" yang dilaksanakan oleh Kementerian HAM Republik Indonesia di Aula Balaikota Pariaman.

Mulyadi menekankan bahwa setiap pasien, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan layanan yang berkualitas, ramah, serta manusiawi sehingga pemahaman tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan publik harus kuat terhadap HAM.

Hal tersebut, lanjutnya karena tenaga kesehatan memiliki tugas tidak hanya membantu menyembuhkan secara medis tetapi juga melalui pendekatan kemanusiaan kepada seluruh pasiennya.

"Kesehatan adalah hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang kita berikan harus berlandaskan pada prinsip Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM," katanya.

Ia menginstruksikan agar Dinas Kesehatan Kota Pariaman, termasuk rumah sakit dan seluruh Puskesmas menjadi institusi yang humanis dan peduli HAM. Pelayanan yang adil diharapkan tidak hanya menyehatkan fisik masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Mari kita perkuat komitmen, tingkatkan kualitas, dan wujudkan pelayanan kesehatan yang setara untuk seluruh masyarakat Kota Pariaman, sehingga kita dapat mewujudkan akses pelayanan mesehatan ramah HAM tanpa diskriminasi," tegas Mulyadi.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumbar Dewi Nofyenti mengatakan kegiatan tersebut sebagai upaya penguatan kapasitas pemahaman HAM seluruh ASN khususnya tenaga medis di kabupaten dan kota di provinsi setempat.

"Program ini bertujuan memasyarakatkan nilai-nilai HAM agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sejalan dengan prinsip penghormatan hak asasi orang lain," kata Dewi.

Dewi menerangkan bahwa HAM menempati posisi strategis dalam visi dan misi Presiden, mencakup ketahanan pangan, pemberian makanan bergizi gratis, hingga penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai bagian dari penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

"Dengan menerapkan nilai-nilai HAM dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan yang mementingkan martabat, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta saling menghargai sesama tanpa diskriminasi dan setara bagi semua," tambahnya.