Pemkot Pariaman: otonomi daerah motor penggerak peningkatan kesejahteraan

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat menegaskan otonomi daerah (Otda) menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah, penguatan pelayanan publik, serta optimalisasi potensi lokal.

"Otonomi daerah adalah motor penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kreativitas dan kinerja yang terus ditingkatkan," kata Wali Kota Pariaman Yota Balad saat memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Kota Pariaman di Halaman Balaikota Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan peringatan otonomi daerah jatuh setiap tanggal 25 April ini didasarkan pada Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996.

Namun menurutnya Otda bukan sekadar pelimpahan kewenangan dari pusat, namun menjadi tanggung jawab besar pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kata dia pada momentum Peringatan Hari Otda pada tahun ini yang mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita" harus dimaknai dengan pentingnya kemandirian daerah.

Kemandirian yang dimaksud salah satunya yaitu dalam mengelola potensi lokal yang diselaraskan dengan visi strategis pemerintah pusat untuk menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas.

Menurutnya Hari Otda tahun ini menegaskan pentingnya peran daerah dalam mempercepat pembangunan dan mendorong kesejahteraan melalui tata kelola pemerintahan yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing.

Pada kesempatan itu, Yota juga menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnavian yang menekankan otonomi daerah harus menjadi momentum evaluasi sejauh mana kebijakan desentralisasi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

“Otonomi daerah harus menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan desentralisasi telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Daerah didorong untuk lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani rakyat, guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat,” kata Yota saat menyampaikan amanat dari Kemendagri.

Mendagri menekankan enam poin strategis yang menjadi perhatian nasional, yaitu fokus pada kedaulatan pangan, kemandirian energi, hilirisasi, hingga penurunan kemiskinan.

Ia mendorong birokrasi yang lincah melalui digitalisasi, di mana saat ini telah beroperasi 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh Indonesia. Ia juga menyebutkan 469 dari 546 daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal rendah dan bergantung pada dana transfer pusat.

Ia juga menyampaikan tentang pentingnya keterhubungan wilayah, terutama dalam penanganan masalah sampah yang mencapai 16,2 juta ton tidak terkelola pada Tahun 2025.

Lalu upaya menekan angka ketimpangan yang terlihat dari Gini Rasio Indonesia sebesar 0,375 dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 5,39 persen (triwulan IV 2025) dan mengendalikan inflasi yang tercatat 3,48 persen per Maret 2026.

"Dengan semangat otonomi daerah, kita mengajak seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi. Kita juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan transparansi dan akuntabilitas melalui digitalisasi pelayanan publik. Semoga semangat otonomi daerah ini menjadi catatan bagi kita di Kota Pariaman untuk terus berinovasi demi mewujudkan daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing, “ tutupnya