Padang Aro (ANTARA) - Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Solok Selatan mengevaluasi kinerja program yang dijalankan sepanjang 2025 agar pelaksanaan penanganan dan penurunan kasus stunting di 2026 bisa berjalan lebih baik.
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Novirman, di Padang Aro, Selasa,, mengatakan sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan provinsi, pendekatan penanganan stunting tidak boleh lagi bersifat sektoral, tetapi harus terpadu, kovergen, dan berkelanjutan.
"Rapat Koordinasi menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja TPPS Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025, sekaligus menyusun rencana kerja TPPS Tahun 2026 yang selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah," katanya.
Percepatan penurunan stunting yang telah menjadi salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi indikator utama dalam pembangunan sumber daya manusia, Novirman menyampaikan sejumlah pokok pikir yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan program tahun depan.
Seluruh perangkat daerah katanya, harus memastikan program yang dilaksanakan mendukung intervensi spesifik dan sensitive stunting sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Kemudian, perencanaan dan pelaksanaan program harus berbasis data yang valid dan terintegrasi.
Selanjutnya adalah peningkatan peran pemerintah nagari, puskesmas, dan kader yang merupakan ujung tombak percepatan penurunan stunting di lapangan.
Terakhir adalah penyusunan rencana kerja TPPS 2026 yang terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil yang dikuatkan dengan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Dengan semua upaya yang sudah dilaksanakan diharapkan Langkah strategis dan konkret dapat dirumuskan bersama sehingga upaya penurunan stunting di Kabupaten Solok Selatan bisa berjalan secara maksimal.
