Padang (ANTARA) - Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Barat sekaligus Anggota DPR RI, Mulyadi, mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatra bagian utara sebagai Bencana Nasional. Desakan ini disampaikan melihat tingginya tingkat kerusakan serta jumlah korban terdampak di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Menurut Mulyadi, langkah menaikkan status menjadi Bencana Nasional sangat mendesak, mengingat dampak kerusakan sarana prasarana maupun korban jiwa telah memenuhi kriteria penetapan bencana berskala nasional.
“Kami dari Fraksi Demokrat meminta pemerintah segera menetapkan musibah yang terjadi di Sumatra sebagai bencana nasional,” tegas Mulyadi.
Ia menjelaskan bahwa tidak hanya kerusakan infrastruktur yang parah, tetapi juga besarnya kerugian materi, korban jiwa, serta efek sosial ekonomi yang dialami masyarakat. Dengan status Bencana Nasional, pemerintah pusat akan lebih mudah mengerahkan sumber daya secara maksimal—mulai dari pendanaan, logistik, personel SAR, relawan, hingga koordinasi antar-kementerian.
“Penetapan status ini akan memudahkan proses koordinasi dalam tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi wilayah terdampak,” lanjutnya.
Ir. H. Mulyadi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penanganan bencana serta mendorong pemerintah pusat bergerak cepat guna memulihkan kondisi masyarakat dan daerah terdampak.
Partai Demokrat juga akan mengerahkan seluruh sumber daya internal untuk memberikan bantuan.*
