Lubuk Sikaping (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat melalui sekretariat daerah menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Rabu (26/11).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan yang berperan langsung dalam pengelolaan BPHTB di Kabupaten Pasaman.
Rapat turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Administrasi Umum, Kepala Badan Keuangan Daerah, Inspektur, para Notaris/PPAT se-Kabupaten Pasaman, Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Ikram Abdul Haris.
Menurutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Ikram Abdul Haris BPHTB merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikenakan pada berbagai transaksi, seperti jual beli, hibah, waris, dan bentuk peralihan hak lainnya.
Sebagai salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah, katanya optimalisasi BPHTB membutuhkan kolaborasi lintas instansi agar pengelolaannya berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola BPHTB.
"Kegiatan koordinasi seperti ini sangat penting untuk menyamakan langkah dan pemahaman antar instansi. Kami di Kantor Pertanahan siap berkolaborasi guna mendukung kelancaran layanan dan memastikan setiap proses berjalan sesuai regulasi yang berlaku," katanya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan sinergi antar instansi yang ada di Kabupaten Pasaman semakin diperkuat sehingga optimalisasi BPHTB dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi pembangunan daerah.
