Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan dan perbaikan pondok pesantren di seluruh Indonesia.
Prasetyo seusai mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediamannya, kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam, menyebut opsi itu dipertimbangkan pascainsiden Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur ambruk dan memicu puluhan korban jiwa pada 29 September 2025.
“Pascakejadian kemarin, kemudian muncul beberapa pemikiran, salah satunya adalah mungkinkah pembangunan-pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kajian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari jumlah dan kondisi pesantren yang ada, hingga kemungkinan pembangunan pesantren baru di masa mendatang.
Menurut Prasetyo yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo, pemerintah ingin memastikan skema yang dipilih benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Ini juga berkaitan dengan apakah pondok pesantren yang sudah eksis menjadi prioritas, atau ada kebutuhan membangun pondok baru. Semuanya sedang dicoba dipelajari,” katanya.
Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bahwa keselamatan dan keamanan santri menjadi perhatian utama Presiden Prabowo.
Oleh karena itu, kata Prasetyo, Kepala Negara telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa pembangunan-pembangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya,” katanya.
Prasetyo menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pendidikan keagamaan sekaligus melindungi keselamatan para santri di seluruh wilayah Indonesia.
