Titiek Soeharto minta aktivitas pembalakan liar ditertibkan demi antisipasi bencana

id Titiek Soeharto,pembalakan liar,Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.,Komisi IV DPR RI ,Padang, Sumatra Barat

Titiek Soeharto minta aktivitas pembalakan liar ditertibkan demi antisipasi bencana

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto saat menyalurkan bantuan pangan bagi korban bencana alam di Padang, Sumatra Barat (Sumbar) pada Minggu (30/11). ANTARA/FathulAbdi

Padang (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menyoroti praktik pembalakan liar ketika membahas solusi penanganan bencana di Padang, Sumatra Barat (Sumbar) pada Minggu.

"Banjir ini harus dikaji betul, termasuk praktik pembalakan liar atau penambangan liar di wilayah hulu," kata Titiek kepada wartawan di Padang.

Ia mengatakan setiap aktivitas liar yang dapat merusak alam, lingkungan, dan ekosistem itu harus diberantas dan ditiadakan.

"Jika ada aktivitas pembalakan atau penambangan liar di wilayah hulu itu semuanya harus ditertibkan karena dampaknya ke masyarakat luas yang berada di hilir," jelasnya.

Ia juga meminta jika aktivitas penambangan atau pembalakan di daerah hulu itu memiliki izin, maka harus dibatalkan.

"Dengan curah hujan yang seperti sekarang ini saja dampaknya sudah seperti ini, apalagi jika curah hujan lebih besar," katanya.

Titiek tidak ingin berkompromi dengan aktivitas liar di kawasan hulu tersebut, karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat luas di kawasan hilir.

Sebelumnya, Titiek Soeharto datang ke Padang bersama Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan bagi korban bencana alam.

Ia mengatakan bantuan tersebut meski diserahkan di Padang, namun sejatinya dialokasikan kepada tiga provinsi yang terdampak bencana yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Jenis logistik yang disalurkan pada kesempatan itu adalah beras seberat 34.302.520 kilogram, dan minyak goreng 6,8 juta liter.

Pewarta :
Editor: Antara Sumbar
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.