Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade berhasil melobi dan meyakinkan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) pada 2025.
"Saya berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pekerjaan Umum perihal kondisi di Pesisir Selatan, kemudian Presiden mengeluarkan Inpres agar pengerjaan jembatan dilakukan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam keterangannya di Padang, Selasa.
Andre mengatakan, awalnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah mengajukan permohonan pembangunan lima jembatan yang rusak akibat bencana alam.
Pengajuan pertama dilakukan pada masa Bupati Rusma Yul Anwar tetapi tidak berhasil. Kemudian, Bupati Hendrajoni kembali melakukan hal yang sama namun juga belum disetujui.
Andre yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan setempat melobi pemerintah pusat agar pembangunan lima jembatan yang sebelumnya ditangguhkan dibangun secepatnya. Upaya ini dikarenakan keberadaan jembatan sangat penting bagi warga.
"Dari lima yang dibintangi (ditangguhkan), Alhamdulillah tiga disetujui untuk dibangun pada 2025," kata dia.
Ketiga jembatan gantung tersebut akan dibangun di daerah Koto Rawang Salido, Limau Gadang Lumpo dan satu di daerah Duku. Pengerjaan akses publik tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu delapan bulan.
Ia menyebutkan satu jembatan gantung akan menghabiskan anggaran sebesar Rp7,9 miliar. Artinya, pemerintah pusat mengalokasikan biaya senilai Rp23,7 miliar untuk membangun ketiga jembatan.
"Ini merupakan hadiah sekaligus komitmen Presiden Prabowo untuk membangun Ranah Minang terutama Kabupaten Pesisir Selatan," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim mengatakan, pemerintah dan masyarakat di daerah itu menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mengeluarkan Inpres pembangunan tiga jembatan gantung.
Risnaldi mengatakan, terbitnya Inpres pembangunan tiga jembatan gantung di Kabupaten Pesisir Selatan dilatarbelakangi tekad kepala negara yang tidak ingin ada masyarakat yang lapar, dan kesulitan karena infrastruktur yang tidak memadai di pedesaan.
"Pembangunan tiga jembatan ini menunjukkan kehadiran pemerintah pusat di daerah," kata dia.
