Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menggandeng perusahaan kelapa sawit dan perbankan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, percepatan pencegahan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Perlu kerja sama kolaborasi semua pihak dalam mengatasi persoalan itu," kata Bupati Pasaman Barat Yulianto saat pertemuan dengan perusahaan kelapa sawit dan perbankan di Simpang Empat, Rabu.
Dia menyebut angka kemiskinan Pasaman Barat masih berada pada angka 7,0 persen, setara dengan 34.600 jiwa.
Kemiskinan ekstrem berada di angka 0,70 persen atau 3.410 jiwa, sedangkan prevalensi stunting di angka 26,6 persen atau 4.574 balita.
Berdasarkan data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Kepmenko PMK RI, dari 36.040 kepala keluarga terdapat 3.435 rumah yang tidak layak huni, 13.226 jamban tidak layak, 17.329 memiliki akses air minum tidak layak, 544 tidak memiliki penerangan listrik PLN, dan 5.936 masih memasak menggunakan kayu bakar dan minyak tanah.
"Sebanyak 202 balita stunting berada pada keluarga miskin merupakan sandingan data e-PPGBM Dinas Kesehatan dan P3KE Kepmenko PMK RI," katanya.
Dia menyebutkan Kecamatan Pasaman wilayah dengan angka stunting miskin tertinggi sebanyak 36 balita, Koto Balingka dengan 34 balita, dan Sungai Aur dengan 29 balita.
Pada 2024, ujarnya, perusahaan yang ada telah ikut berkontribusi dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Terima kasih atas kontribusinya dan tahun ini diharapkan dapat lebih banyak lagi yang terlibat," katanya.
Dalam pertemuan itu, dia menekankan, isu penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikan.
Selain itu, setiap pihak, baik pemerintah, akademisi, media, masyarakat, maupun badan usaha harus mengambil peran terhadap target pencapaian nasional.
Selain itu, penajaman keteririsan isu sebagai sesuatu yang harus dilakukan sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan dengan program dan kegiatan yang terbatas, keterpaduan dan keterbukaan data sebagai suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar prioritas secara konvergen.
Selain itu, terhadap pelaku usaha perbankan, PKS dan perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana tanggung jawab sosial perusahaan kepada sasaran paling super prioritas untuk mendapatkan.
Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat Ikhwanri mengatakan kolaborasi perusahaan untuk mengatasi persoalan yang ada sebagai penting.
"Diharapkan ke depannya peran perusahaan dan perbankan lebih optimal dalam mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem," katanya.
