Data menjadi dasar utama penyusunan kebijakan pembangunan

id pemkab Solok Selatan,Solok Selatan, Sumatra Barat

Data menjadi dasar utama penyusunan kebijakan pembangunan

Asisten Administrasi Umum Setdakab Solok Selatan Irwanesa didampingi Kepala Dinas Kominfo serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar Sugeng Arianto didampingi Kepala BPS Solok Selatan Abdul Razi saat pembukaan Focus Group Discussion dalam rangka penyusunan publikasi Solok Selatan dalam angka 2025, di Padang Aro, Kamis.

Padang Aro (ANTARA) - Asisten Administrasi Umum Setdakab Solok Selatan, Sumatra Barat Irwanesa mengatakan, Ketersediaan data maupun informasi statistik sebagai dasar dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah.

"Data yang mumpuni memuat gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi daerah," katanya saat Focus Group Discussion (FGD) dalam Penyusunan Kabupaten Solok Selatan dalam Angka Tahun 2025, di Padang Aro, Kamis.

Menurut dia, penyusunan buku Solok Selatan dalam angka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan data tahunan, tetapi juga menjadi dasar utama penyusunan kebijakan pembangunan daerah, perencanaan program strategis, serta evaluasi capaian pembangunan yang telah dan akan di laksanakan.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah katanya, baru bisa dikatakan sukses jika program dan kebijakannya tidak hanya selesai dilaksanakan saja namun juga diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Sedangkan kualitas perencanaan pembangunan tersebut sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan," ujarnya.

Untuk itu, lanjutnya, keterlibatan seluruh pihak dalam proses penyusunan buku Solok Selatan dalam Angka 2025 ini menjadi sangat penting agar data yang tersaji betul-betul mencerminkan kondisi riil daerah.

Kepala BPS Sumatera Barat Sugeng Arianto menyebut bahwa data menjadi bagian penting, baik data formal maupun non formal.

Data katanya, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan telah menjadi kebutuhan dalam merencanakan segala sesuatunya.

"Penyusunan Daerah Dalam Angka (DDA) bukanlah pekerjaan sederhana, namun butuh koordinasi, sinkronisasi," ujarnya.

Dia mengatakan, FGD menjadi tempat yang tepat untuk melakukan koordinasi tersebut serta melakukan pengawalan terhadap data agar jadi berkualitas.

DDA katanya, paling sering dicari dan digunakan oleh publik, mulai halaman depan hingga belakang sehingga perlu disiapkan data sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi masyarakat .

"Data yang salah akan mengakibatkan masyarakat atau publik tersesat," katanya.

FGD ini melibatkan berbagai pihak sebagai penyedia data mulai dari seluruh OPD dan lembaga vertikal, hingga lembaga pendidikan.