Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai program strategis di antaranya Satu Hati Bantu Perlindungan Perempuan dan Anak (Sahabat PPA).
Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak DP3AP2KB Sumbar, Desra Elena, di Padang, Kamis, mengatakan program tersebut dilakukan melalui proses skrining kekerasan di beberapa wilayah untuk mendalami kasus kekerasan, khususnya terhadap korban perundungan yang tidak melapor.
"Sebanyak 13 siswa dan dua pendamping dari SMA, SMK, dan SLB di enam kabupaten/kota, yaitu Pasaman Barat, Payakumbuh, Limapuluh Kota, Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Sawahlunto dilibatkan untuk mengisi survei daring guna mendeteksi bentuk kekerasan yang dialami," ujarnya.
Proses ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memahami berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan psikis, verbal, dan perundungan.
"Hasil skrining menunjukkan salah satu penyebab utama perundungan berasal dari dinamika keluarga. Ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis keluarga untuk meningkatkan ketahanan anak-anak. Selain itu, kekerasan verbal berupa ejekan menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan oleh korban," tambahnya.
Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada 2018 tercatat satu dari tiga anak mengalami kekerasan. Namun, pada 2024, angkanya menjadi satu dari empat anak.
Meski secara proporsi menurun, jumlah laporan kasus kekerasan justru meningkat. Data juga menunjukkan pelajar SMP dan SMA mendominasi kasus kekerasan psikis, verbal, dan perundungan selama periode 2021 hingga 2023.
Untuk menanggulangi kasus ini, DP3AP2KB Sumbar telah menggandeng berbagai pihak.
"Pendampingan psikologis diberikan kepada korban, pelatihan fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dilakukan di tingkat nagari, serta pemberdayaan masyarakat sebagai pelapor aktif terus ditingkatkan," ujar Desra.
Ia juga mendorong masyarakat agar tidak ragu melapor melalui layanan pengaduan seperti SAPA 129 atau hotline UPTD di nomor 08111129129.
"Ke depan, DP3AP2KB akan membentuk tim advokasi pencegahan dan penanganan kekerasan. Tim ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Polda Sumatera Barat," katanya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak anak di Sumatera Barat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sumbar perkuat perlindungan perempuan dan anak dengan Program Sahabat PPA
