Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra, terutama perempuan dan anak.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan di Jakarta, Senin, bahwa kehadiran pemerintah dalam situasi bencana tidak hanya terbatas pada penyaluran bantuan logistik, tetapi juga mencakup layanan pemulihan psikologis serta pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
“Dalam kondisi bencana, perempuan dan anak sering kali menghadapi kerentanan berlapis. Karena itu, selain bantuan logistik, kami memastikan adanya pendampingan psikologis, layanan trauma healing, serta perhatian terhadap kesehatan reproduksi, termasuk bagi ibu hamil dan anak-anak,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi untuk memastikan layanan pendampingan berjalan optimal. Layanan tersebut meliputi dukungan psikososial, edukasi kesiapsiagaan, serta penguatan klaster perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian. Upaya ini juga dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Adapun penyaluran bantuan dilakukan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta, dengan memanfaatkan armada kapal pengawas KKP Orca 06 untuk menjangkau wilayah terdampak.
KemenPPPA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak perempuan dan anak dalam situasi bencana, termasuk memastikan akses terhadap layanan pemulihan psikologis dan perlindungan berkelanjutan.
"Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat respons kemanusiaan yang lebih inklusif dan berperspektif gender serta anak, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Sasono menyampaikan bahwa KKP telah mengerahkan armada kapal pengawas untuk mendukung distribusi bantuan ke wilayah terdampak.
Hingga saat ini, KKP telah menerima dan menyalurkan sekitar 159 ton bantuan logistik, yang terdiri atas bahan makanan, beras, pakaian layak pakai, serta kebutuhan dasar lainnya.
“Hari ini kami melakukan pemuatan sekitar 50 ton bantuan untuk kemudian diberangkatkan menuju wilayah terdampak. Armada kapal KKP siap mendukung distribusi agar bantuan dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses,” ujar Dirjen PSDKP.
Pung menambahkan, pengalihan sebagian kapal pengawas untuk misi kemanusiaan tidak mengganggu fungsi pengawasan kelautan dan perikanan. KKP tetap menjaga pengawasan di laut sambil memastikan operasi kemanusiaan berjalan cepat dan tepat sasaran.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui jalur laut dan dilanjutkan dengan distribusi darat, bekerja sama dengan satuan tugas dan pemangku kepentingan di daerah.
Dia menyebutkan bahwa berbagai pihak turut mendukung penyaluran bantuan ini, seperti Perempuan Konghucu Indonesia, dari Unilever dan juga dari UNFPA.
