Pemkab Pesisir Selatan tampik defisit APBD-P 2024

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menampik terjadinya defisit sebesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2024.

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (DPPKAD) Intan Fatma Novia menyampaikan defisit anggaran hanya sebatas asumsi ketika pembahasan bersama dengan Badan Anggaran (Bamggar) DPRD, utamanya terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi.

"Infonya ada rencana pengurangan DBH dari provinsi, tapi juga belum pasti. Nah, itu yang kami asumsikan sebagai defisit, " ungkapnya di Painan, (12/10)

Dalam SK Gubernur Sumatera Barat total DBH provinsi untuk Pesisir Selatan dalam APBD-P 2024 tercatat sebesar Rp131 miliar, namun berdasarkan informasi dari Pemprov Sumbar memang terjadi pemangkasan Rp30 miliar.

Intan melanjutkan meski demikian keterangan itu masih bersifat lisan, bahkan hingga kini belum ada surat secara resmi dari gubernur yang menyatakan terjadinya pemangkasan DBH, sehingga defisit masih bersifat asumsi.

Sementara Gubernur Sumatera Barat pada Jumat, 11 Oktober telah menyetujui Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) APBDP 2024 Pesisir Selatan dan selanjutnya siap untuk dilaksanakan.

"Jadi, mesti duduk dulu pemahaman soal defisit anggaran, sehingga tidak menjadi isu semata," terangnya.

Ia menjelaskan postur APBD Pesisir Selatan masih dalam kondisi solid guna mendukung pembangunan, sehingga asumsi makro tetap menunjukan trend positif, walau terjadi sedikit fluktuasi.

jika memang ada pemangkasan, pemerintah kabupaten telah menyiapkan langkah-langkah penanganan, bahkan sudah penyampaikan pada dewan saat pembahasan bersama beberapa waktu lalu.

Menurutnya defisit bukan berarti buruknya tata kelola keuangan pemerintah, tapi bisa jadi bentuk kebijakan anggaran misalnya berupa bantuan langsung guna menjaga daya beli masyarakat.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari kehadiran pemerintah saat masyarakat membutuhkan, karena dari sisi penawaran konsumsi rumah tangga kontributor terbesar dalam PDRB dari sisi permintaan.

Apalagi Pesisir Selatan baru saja mengalami bencana cukup besar yang berdampak pada sejumlah sektor seperti pertanian, sehingga menggerus pendapatan petani, khususnya tanaman pangan.

"Yang pasti kami sangat ketat dengan prinsip kehati-hatian soal anggaran. Kalau nominal tergantung besaran yang datang dari pusat atau provinsi," jelasnya.