Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menekan angka kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi fokus Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah lepas dari status daerah tertinggal yang dikeluarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
"Ke depan itu pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan IPM menjadi pekerjaan rumah yang segera harus kita lakukan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar Medi Iswandi di Padang, Senin.
Untuk mengatasi dua persoalan tersebut pemprov maupun pemda berencana membangun satu sekolah unggul di setiap pulau utama. Pulau yang dimaksud ialah Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan.
Pemprov Sumbar, kata dia, berencana pembangunan sekolah unggul tersebut tidak hanya didanai oleh Sumbar, namun juga mengupayakan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Nanti kita akan bangun sekolah unggul boarding. Karena dengan konsep ini maka biaya pendidikan akan jauh lebih murah," ucap Medi.
Medi menyakini dengan membangun sekolah unggul di empat pulau utama, maka tidak ada lagi anak-anak di Bumi Sikerei (julukan Mentawai) yang tertinggal dari daerah lain di Ranah Minang.
Selain itu Kepala Bappeda Sumbar itu menegaskan pembangunan jalan Trans Mentawai yang diinisiasi pemerintah pusat akan tetap dilanjutkan, terutama mengupayakan di bagian sisi Pantai Barat. Di satu sisi kondisi atau bentangan geografis menjadi tantangan tersendiri untuk kelanjutan proyek itu.
Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan keberhasilan Kabupaten Kepulauan Mentawai lepas dari status tertinggal berkat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
"Ini adalah perjuangan panjang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten," ujarnya.
