Padang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat (Sumbar) menjelaskan sejumlah program strategis pembangunan provinsi tersebut yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
"Ada beberapa program strategis dan prioritas di Sumbar yang kita usulkan dan akan diimplementasikan," kata Kepala Bappeda Provinsi Sumbar Medi Iswandi di Padang, Selasa.
Pertama, kata dia, Pemerintah Provinsi Sumbar akan fokus pada pengelolaan dan pengembangan pertanian. Sektor ini menjadi salah satu unggulan yang memengaruhi ekonomi di daerah dengan sebutan "Ranah Minang" itu, dengan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) mencapai 22 persen.
Kedua, Bappeda Sumbar ingin menjadikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta industri skala kecil masuk ke hilirisasi pertanian. Pada sektor ini, pemerintah provinsi mengupayakan UMKM mengambil peran penting terhadap program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat.
"Nantinya kita mendorong bagaimana UMKM di Sumbar ini bisa memasok berbagai kebutuhan makan bergizi gratis yang juga bermuara pada sektor pertanian," ujarnya.
Selain itu, dalam rencana RKPD 2026 tersebut Bappeda menargetkan UMKM sudah berorientasi pada ekspor. Komoditas bumbu rendang dan pengolahan produk turunan gambir dinilai potensial untuk menyasar pasar internasional. Terakhir, pengembangan sektor pariwisata menjadi program prioritas yang akan dilakukan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Ia mengatakan hal yang menarik, dalam dokumen RKPD tersebut pengembangan pariwisata di Sumbar tidak lagi berorientasi pada industri besar dan mewah namun lebih kepada community based tourism (CBT). Artinya, pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal.
Medi menilai konsep pengembangan pariwisata dengan konsep industri besar dan mewah hanya menguntungkan sebagian pihak dan kurang berdampak kepada masyarakat akar rumput.
Oleh sebab itu, katanya, ke depan, wisata di Sumbar akan lebih banyak dikelola desa wisata atau kelompok sadar wisata.
Pada kesempatan terpisah, pakar ekonomi dari Universitas Andalas (Unand) Prof Elfindri menyampaikan beberapa rekomendasi untuk mendukung pencapaian target pembangunan di Ranah Minang.
Di sektor pendidikan, pengembangan akses melalui layanan khusus di daerah terpencil, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan sekolah berasrama berbasis budaya lokal menjadi hal penting yang mesti dilakukan.
Di sisi kesehatan, ia merekomendasikan program gizi bagi balita, penguatan layanan puskesmas dan kampanye hidup bersih untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
Terakhir, optimalisasi potensi nagari atau desa melalui teknologi tepat guna, pengembangan agroindustri serta pemberdayaan berbasis masjid atau rumah ibadah.