Pemkab Pesisir Selatan siapkan Rp700 juta untuk petani non-kelompok

Painan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengalikasikan cadangan dana sebesar Rp700 juta untuk pengadaan bibit jagung bagi petani yang tidak tergabung dalam kelompok.

Kepala Dinas Pertanian Tananam Panjang Hortikuktura dan Peternakan Madrianto menyampaikan langkah itu guna menyentuh petani kurang mampu yang selama ini tidak bisa mengakses bantuan, karena belum tergabung dalam kelompok tani.

"Muaranya adalah pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan petani, khususnya bagi yang kurang mampu," ungkapnya di Painan, Rabu, (02/10).

Sektor pertanian merupakan urat nadi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan tercatat sebagai penyumbang terbesar dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya.

Selain itu juga menyerap sebagian besar angkatan kerja di daerah berjuluk negeri "Sejuta Pesona, ' itu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lebih dari 160 ribu jiwa dari total 250 ribu jiwa angkatan kerja berada di sektor pertanian.

Madrianto melanjutkan pemerintah kabupaten memiliki komitmen yang kuat terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan rumah tangga petani. Komitmen itu terbukti dari produksi sektor pertanian yang terus meningkat.

Kemudian mengarahkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan ke area sentra produksi pertanian, khususnya komoditi unggulan lokal. Dengan demikian petani tidak lagi berbiaya tinggi.

"Petani relatif lebih hemat biaya produksi, karena ongkos distribusi yang sudah murah," terangnya.

Pemerintah kabupaten sejak tiga tahun lalu terus berupaya meningkatkan pendapatan petani melalui pemberian nilai tambah lewat sentuhan industri, sehingga petani turut menikmati hasilnya.

Langkah itu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang menjadikan sektor pertanian sebagai motor utama menuju kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Upaya tersebut saat ini mulai membuahkan hasil yang terkonfirmasi jelasi dari tumbuhnya PDRB lapangan usaha primer dan industri pengolahan berbasis komoditi pertanian sebagai PDRB unggulan.

"Bahkan realisasinya berdasarkan data BPS itu di atas rata-rata target dalam RPJMD. Ke depan, pemerintah kabupaten terus komit soal pemberian nilai tambah," sebutnya.