BPK RI serahkan bantuan Rp250 juta pemulihan bencana di Agam

id BPK RI Peduli,Berita agsm

BPK RI serahkan bantuan Rp250 juta pemulihan bencana di Agam

Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Kurniawan Oetama menyerahkan bantuan kepada Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Aula Kantor Bupati Agam, Kamis (20/6). Dok HO/Diskominfo Agam

Lubukbasung (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan bantuan sebesar Rp250 juta kepada Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk bantuan korban bencana banjir lahar dingin melanda daerah itu.

Bantuan BPK RI Peduli tersebut diserahkan oleh Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Kurniawan Oetama kepada Sekretaris Daerah Agam Edi Busti di Aula Kantor Bupati Agam, Kamis (20/6).

"Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat Agam yang terdampak bencana," kata Kepala Sekretariat BPK RI Perwakilan Sumbar Kurniawan Oetama di Lubuk Basung, Kamis.

Ia mengatakan bantuan ini berasal dari Korpri BPK RI, unsur pimpinan dan pegawai BPK RI di seluruh Indonesia.

Ini bentuk kepedulian BPK RI terhadap bencana banjir lahar dingin melanda Agam beberapa bulan lalu.

Sementara Sekretaris Daerah Agam Edi Busti mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan ASN BPK RI atas bantuannya kepada korban banjir lahar dingin di Agam.

"Dengan adanya bantuan ini, diharapkan proses pemulihan di Agam dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta masyarakat yang terdampak dapat segera bangkit dan menjalani kehidupan dengan lebih baik," katanya.

Ia menambahkan Pemkab Agam bakal menggunakan dana bantuan tersebut dengan tepat guna dan tepat sasaran.

Pemkab Agam terus berkolaborasi dengan TNI, Polri, NGO, dan unsur terkait lainnya dalam upaya percepatan pemulihan pasca bencana.

“Upaya ini dilakukan dengan perbaikan di berbagai sektor seperti, infrastruktur, pertanian, normalisasi sungai, dan lainnya,” katanya.

Ia berharap pemulihan pada masa transisi yang dijadwalkan hingga 31 Mei 2025 serta kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik.

"Harapan kita beberapa kegiatan yang menjadi wewenang pemerintah pusat dapat segera terealisasi secepatnya," katanya.