Pemkab Pasaman Barat targetkan kemiskinan ekstrem nol persen

Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024.

"Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini dan membutuhkan penanganan secara tepat dan cepat," kata Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto usai rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pasaman Barat di Simpang Empat, Selasa.

Menurut dia di tengah kemajuan teknologi saat ini, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti terbatasnya lapangan kerja, kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), tenaga kerja, hambatan geografis, dan bahkan karena faktor budaya.

Selain itu, pihaknya menyadari bahwa masih banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini belum terintegrasi dan tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2023, angka kemiskinan di Pasaman Barat masih tercatat sebesar 6,92 persen, atau setara dengan 33.520 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, hanya mampu diturunkan sebesar 0,01 poin.

Jika dibandingkan dengan individu miskin tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 610 jiwa pada tahun 2022,sebanyak 32.910 jiwa.

"Meski demikian, jumlah penduduk yang rentan miskin jauh lebih besar dari itu," ujarnya.

Menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2023 terdapat 34.436 keluarga atau setara dengan 164.341 jiwa, tersebar pada desil 1-4, yang merupakan sasaran program penanggulangan dan penghapusan kemiskinan daerah.

Ia menjelaskan masih banyak kendala yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Pasaman Barat.

Diantaranya adalah kurangnya sinkronisasi dan sinergi, serta belum seragamnya basis data yang digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Lalu kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan karena belum optimalnya peran dan fungsi TKPKD Pasaman Barat. Serta belum optimalnya upaya untuk menggaet dana dari pemerintah pusat dan peran swasta.

Berdasarkan analisa data, ia mengatakan bahwa kontribusi program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem masih rendah.

Sehingga, perlu dilakukan penajaman program agar menyasar kepada keluarga dan individu prioritas berdasarkan variabel kemiskinan yang ditanggungnya.

"Kami telah melakukan advokasi kebijakan terhadap perusahaan yang ada dengan mengintegrasikan tiga isu nasional utama, yaitu penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memadupadankan data," sebutnya.

Rapat koordinasi itu juga dihadiri oleh BPS Pasbar, sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.

Juga hadir narasumber Kepala Unit Advokasi Kebijakan Pemerintah Daerah Setwapres RI Irwan Suryanto, Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi Sumatera Barat Benny Sakti dan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pasaman Barat Ikhwanri.