"Saat ini kami melakukan panen secara mandiri atas nama cucu kemenakan (kaum) Datuk Marajo Suku Piliang yang negeri asalnya adalah di Kampung Pisang Jorong lV, Koto Kecamatan Kinali Pasaman Barat yang dulunya sebelum pemekaran wilayah dikenal dengan nama Desa lV, Koto Kenagarian Kinali, Kecamatan Pasaman, Kabupaten DATI ll Pasaman," kata anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Suku Piliang Datuak Marajo Deni Irwan di Kinali, Kamis.
Menurutnya sebelum melakukan penggugatan anggota kelompok tani ada menerima hasil kebun namun tidak wajar. Lima tahun terakhir tidak pernah menerima.
Pihaknya meminta pihak berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung RI nomor 1381.K/PDT/2022 atas tanah objek perkara 133 kavling.
"Putusan MA sudah tahun lalu memenangkan kami sebagai cucu kemenakan Datuk Marajo dan kabarnya upaya peninjauan kembali oleh pihak lain juga ditolak. Kami ingin lahan kami kembali kepada kami yang berhak," tegasnya.
Sebagai bentuk penguasaan lahan, maka ratusan Kelompok Tani Sepakat yang merupakan cucu kemenakan Datuak Marajo melalukan aksi panen kebun kelapa sawit sekali 15 hari.
"Saat ini kami menguasai dan panen diatas lahan 90 hektare yang dikelola oleh KUD Dastra. Sedangkan 133 kavling lahan kebun dikuasai pihak luar dan kami meminta segera diserahkan karena menang di pengadilan", ujarnya.
Selain itu, dari 550 hektar (275) kavling sertifikat lahan yang dicadangkan untuk Kelompok Tani Sepakat, 133 kavling sertifikat diantaranya merupakan tanah objek perkara dan sisanya 142 sertifikat termasuk 90 hektare yang dipanen secara mandiri oleh masyarakat.
Ada yang diperjual belikan kepada pihak di luar bukan cucu kemenakan Datuk Marajo dan dilakukan gugatan balik nama atas nama oknum tertentu.
Hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan anggota kelompok tani sesuai putusan Mahkamah Agung RI.
Pihaknya menguasai lahan plasma kebun kelapa sawit itu bukan tanpa alasan sebab berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor :21/PDT.G/2020/PN PSB, putusan Pengadilan Negeri Padang: 114/PDT/2021/PT.PDG, putusan Kasasi Mahkamah Agung:1381 K/PDT/2022 dan putusan Peninjauan Kembali (PK) tanggal 3 Juli 2023 oleh Mahkamah Agung RI menyatakan kebun plasma KUD phase II adalah milik Suku Piliang Datuk Marajo Kampung Pisang.
Dari putusan Kasasi MA RI menyatakan masyarakat adat Datuk Marajo berhak untuk mendapatkan lahan atau tanah perkebunan pIasma sawit yang berlokasi pada Phase ll KUD Dastra yang terletak di Kampung Pisang Jorong lV, Koto Kinali sesuai dengan pencadangan lahan seluas 550 hektare oleh Bupati Pasaman tahun 1996 melalui Surat Bupati Kepala Daerah TK ll Pasaman kepada Direktur Utama PT. Primatama Mulya Jaya (PMJ) nomor 525/1377/Perek-1996 tanggal 7 Juni 1996.
Kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/484/Bup-Pasbar/2007 tentang penetapan nama-nama peserta plasma anggota Kelompok Tani Sepakat Kampung Pisang Nagari Kinali yang ditetapkan di Simpang Empat pada tanggal 15 Agustus 2007.
Ia menilai PT.PMJ dan KUD Dastra tidak selektif dalam pengurusan dan penerbitan sertifikat hak milik atas lahan kebun plasma Phase ll KUD Dastra seluas 550 hektare tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan masyarakat adat.
Dalam putusan kasasi MA RI memerintahkan kepada tergugat Budi Haryoko, Erry Syamsu, Sukti Yurzal Murad, Nurmala Abu Bakar, Boy Timur/anak dari Alm. H. Aswin Rahman dan Deddy Hadiyana.
Serta kepada para tergugat Tuanku Asrul Yang Dipertuan, Musliman Dt. Simarajo, Ali Akbar Dt. Majobasa, Jasmir S atau kepada tergugat Rekso Waydoyo yang mendapat kuasa untuk menyerahkan sertifikat dan mengembalikan penguasaan lahan kebun tersebut kepada masyarakat adat selaku anggota kelompok tani karena sudah menang di pengadilan.
Ia menambahkan kelompok tanah objek perkara berjumlah sebanyak 133 kavling tanah atau sertifikat hak milik berasal dari sebagian tanah ulayat yang diserahkan oleh ninik mamak atau penghulu adat Nagari (desa) Kinali Pasaman Barat kepada Bupati Pasaman pada tahun 1996.
Saat ini keenam kelompok tanah objek perkara tersebut merupakan sebagian pula dari tanah perkebunan plasma sawit yang berada di Phase ll KUD Dastra dan terletak di Jorong lV Koto, Nagari Kinali.
"Asal muasal tanah Kebun Plasma Phase ll ini lokasinya adalah berasal dari Tanah Ulayat Ninik Mamak Penghulu Adat (kaum) Datuk Marajo Suku Piliang yang dulunya dikenal dengan Tanah Ulayat DT. Marajo di Desa lV Koto Kinali," ujarnya
Pihaknya atas nama masyarakat adat selaku anggota kelompok tani menyatakan sikap mosi tidak percaya dan menganggap pengurus KUD tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik berkaitan pengelolaan koperasi.
Serta tidak dapat melaksanakan RAT sesuai aturan Undang Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
"Kepengurusan KUD yang tidak transparanlah menyebabkan hak-hak masyarakat tidak sampai dan menyebabkan kerugian bagi cucu kemenakan Datuk Marajo," sebutnya.
Untuk itu, katanya, pihaknya akan melakukan panen secara mandiri sampai pengurus dan pengelolaan KUD diaudit dan dinyatakan sehat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
"Kami ingin KUD Dastra diaudit sehingga jelas penggunaan uang anggota kelompok selama ini," tegasnya.
Anggota kelompok lainnya Nurfiati juga mengharapkan hak masyarakat akan plasma yang telah dimenangkan di pengadilan harus segera diserahkan.
"Selama ini kami menderita dan hak kami diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami minta lahan kebun kami diserahkan dan juga lahan kebun yang dijual ke pihak luar dikembalikan," harapnya.
