Sekda Padang Panjang: Pengarustamaan gender meminimalisasi diskriminasi perempuan
Padang Panjang (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sonny Budaya Putra, mengatakan salah satu upaya meminimalisasi diskriminasi terhadap perempuan adalah dengan menjaga hak-haknya guna mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi Pengarustamaan Gender (PUG) di semua bidang kehidupan.
“Pengarusutamaan gender dan keadilan gender sudah setiap tahun kita laksanakan. Tetapi tidak hanya sekadar ucapan dan komitmen, harus ada implementasinya dalam perencanaan, penganggaran dan program kegiatan,” katanya pada sosialisasi PUG dan Perancangan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk tahun 2024, di Padang Panjang, Senin.
Ia juga meminta komitmen yang kuat dari para stakeholder terkait dalam penyusunan GAP GBS 2024 di kota itu. Karena menyangkut salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang juga diukur, dinilai serta dievaluasi setiap tahunnya melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
“Kami berharap komitmen bersama dari semua unsur yang terlibat sehingga pembangunan yang berkeadilan dengan kesetaraan gender itu dapat kita laksanakan. Seluruh OPD memegang peranan yang sangat penting untuk itu,” harapnya.
Sosialisasi ini diikuti 45 dari sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan anggota Focal Point se-Kota Padang Panjang.
Kepala Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DSPPKBPPPA, Ade Wandra, mengatakan kegiatan bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia OPD dalam strategi pengintegrasian gender
“Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman anggota focal point dalam membuat perencanaan yang responsif gender melalui GAP/ GBS. Meningkatkan pemahaman dan konsistensi aparatur dari pimpinan terhadap pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender,” katanya.
Kegiatan ini, sebutnya, juga sebagai momentum persiapan untuk penilaian Anugerah Parahita Ekapraya 2023.
“Pengarusutamaan gender dan keadilan gender sudah setiap tahun kita laksanakan. Tetapi tidak hanya sekadar ucapan dan komitmen, harus ada implementasinya dalam perencanaan, penganggaran dan program kegiatan,” katanya pada sosialisasi PUG dan Perancangan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta Pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) untuk tahun 2024, di Padang Panjang, Senin.
Ia juga meminta komitmen yang kuat dari para stakeholder terkait dalam penyusunan GAP GBS 2024 di kota itu. Karena menyangkut salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang juga diukur, dinilai serta dievaluasi setiap tahunnya melalui Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
“Kami berharap komitmen bersama dari semua unsur yang terlibat sehingga pembangunan yang berkeadilan dengan kesetaraan gender itu dapat kita laksanakan. Seluruh OPD memegang peranan yang sangat penting untuk itu,” harapnya.
Sosialisasi ini diikuti 45 dari sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan anggota Focal Point se-Kota Padang Panjang.
Kepala Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DSPPKBPPPA, Ade Wandra, mengatakan kegiatan bertujuan meningkatkan sumberdaya manusia OPD dalam strategi pengintegrasian gender
“Kegiatan untuk meningkatkan pemahaman anggota focal point dalam membuat perencanaan yang responsif gender melalui GAP/ GBS. Meningkatkan pemahaman dan konsistensi aparatur dari pimpinan terhadap pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender,” katanya.
Kegiatan ini, sebutnya, juga sebagai momentum persiapan untuk penilaian Anugerah Parahita Ekapraya 2023.