BPS: Indeks ketimpangan gender di Sumbar turun

Padang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebut indeks ketimpangan gender (IKG) tahun 2022 sebesar 0,430 poin atau turun 0,025 poin jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,445 poin.

"Penurunan IKG terjadi di sebagian besar kabupaten dan kota di Sumbar," kata Kepala BPS Sumbar Sugeng Arianto di Padang, Selasa.

IKG adalah adopsi dari Gender Inequality Index (GII) yang diaplikasikan di tingkat nasional dan daerah yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal akibat ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Menurut Sugeng, turunnya IKG di Sumbar terutama dipengaruhi perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Untuk dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi perbaikan indikator perempuan yang tidak melahirkan di fasilitas kesehatan.

Tercatat angka perempuan yang tidak melahirkan di fasilitas kesehatan turun dari 13,80 persen di tahun 2021 menjadi 10,00 persen pada tahun 2022.

Kemudian untuk dimensi pemberdayaan dipengaruhi perbaikan indikator persentase perempuan usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) ke atas yang meningkat lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Persentase perempuan meningkat dari 44,97 persen menjadi 48,52 persen pada tahun 2022. Kemudian persentase laki-laki juga meningkat 43,74 persen menjadi 45,32 persen di tahun 2022.

Secara umum sejak tahun 2019 ketimpangan gender di Ranah Minang cenderung konsisten menurun. Pada tahun 2018 IKG berkurang 0,040 poin atau rata-rata berkurang 0,04 poin setiap tahunnya.

"Hal ini mengindikasikan ketimpangan gender yang semakin mengecil atau kesetaraan yang semakin membaik," jelas Sugeng.

Sugeng menjelaskan di sejumlah daerah salah satu yang cukup mencolok penurunan IKG dipengaruhi oleh pemberdayaan yang menyangkut keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif.

Artinya, lanjut dia, saat kuota perempuan diperbanyak maka ketimpangan gender khususnya terhadap kaum perempuan semakin kecil. Tidak hanya itu, dari aspek pendidikan kesempatan bagi perempuan juga menunjukkan tren yang positif.

Namun ia tidak menampik bahwa peluang bagi kaum perempuan untuk berperan lebih dalam dunia politik khususnya sebagai anggota legislatif, masih perlu menjadi perhatian bersama.

Sugeng menambahkan masih minimnya peran perempuan di kancah politik juga bisa disebabkan oleh faktor kebudayaan masyarakat setempat. Namun, melalui jenjang pendidikan diharapkan kesadaran tentang kesetaraan gender menjadi momentum bagi perempuan untuk setara dengan laki-laki.