Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memastikan dan menjanjikan stok minyak goreng aman selama Ramadan, di mana saat ini minyak goreng curah tengah digelontorkan secara bertahap.
"Kita mengupayakan, sebelum Ramadhan dan Idul Fitri, minyak goreng curah sudah sampai ke masyarakat. Saat ini masih dalam perjalanan," kata Direktur Jenderal Industri Argo Kemenperin, Putu Juli Ardika, lewat keterangannya diterima di Jakarta, Senin.
Terkait penerapan aturan baru, Putu juga menyatakan Kemenperin tengah merealisasikannya. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengubah pendekatan.
"Kita sedang bekerja, mohon diberikan waktu untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang pendekatannya ke industri," kata Putu.
Pemerintah merombak total kebijakan terkait minyak goreng sawit (MGS) curah. Dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri.
Hal itu dilakukan karena kebijakan MGS curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan. Harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil pun tak stabil.
Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah berharap bisa mengatur bahan baku, produksi, dan distribusi MGS curah dengan lebih baik. Dengan begitu, pasokannya selalu tersedia dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Sistem ini diharapkan bisa memperketat pengelolaan dan pengawasan.
Kebijakan MGS berbasis industri ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Permenperin tersebut mengatur proses bisnis program MGS curah subsidi mulai dari registrasi, produksi, distribusi, pembayaran klaim subsidi, larangan, dan pengawasan.
Pada tahap registrasi, semua perusahaan industri minyak goreng sawit diwajibkan untuk mendaftar dalam keikutsertaan program. Terdapat 81 perusahaan industri yang wajib mengikuti dan berpartisipasi dalam program ini.
Kemenperin mewajibkan semua industri MGS mendaftar melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional). Kemenperin juga menegaskan bahwa perusahaan industri yang tidak mendaftar, akan dikenai sanksi. (*)
Berita Terkait
Harga pangan Senin fluktuatif, minyak goreng stabil Rp18.110 per kg
Senin, 7 Oktober 2024 9:14 Wib
Polda Sumbar dapat karangan bunga usai ungkapan kasus pembunuhan
Jumat, 20 September 2024 19:51 Wib
Polda Sumbar datangi rumah penjual gorengan yang diduga dibunuh
Sabtu, 14 September 2024 5:02 Wib
Harga pangan hari ini: Minyak goreng tercatat Rp18.250 per liter
Kamis, 12 September 2024 9:07 Wib
Target DMO minyak goreng
Jumat, 12 Juli 2024 17:44 Wib
Apical tambah pabrik pengolahan CPO dan minyak goreng di Padang
Kamis, 4 Juli 2024 13:46 Wib
Mahasiswa KKN Unand edukasi masyarakat bahaya konsumsi minyak bekas
Senin, 28 Agustus 2023 15:50 Wib
Pemkab Solok gelar lomba masak nasi goreng dan hias kue di HUT ke-78 RI di Solok
Rabu, 23 Agustus 2023 14:22 Wib