Padang (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Andalas (Unand) Padang terpilih menjadi Presidium Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (Perhimpuni) bersama delapan alumni perguruan tinggi negeri lainnya.
Unand terpilih menjadi Presidium Himpuni pada Musyawarah Nasional (Munas) II Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI) pada 26 Februari 2022 di Kampus Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Surakarta.
Satu dari sembilan Presidium HIMPUNI terpilih adalah Ketua Umum IKA Unand Rustian yang kini menjabat Direktur BNPB.
Selain Rustian Presidium lain yang juga merupakan para Ketua Organisasi Alumni, yakni dari Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Surakarta, Institut Teknologi Surabaya, Institut Pertanian Bogor, Universitas Mulawarman, Universitas Mataram, dan Universitas Sriwijaya.
Delegasi IKA Unand yang turut menghadiri Munas tersebut yaitu Ketua Umum Rustian, Ketua Harian dr Muhammad Riendra, Waketum 1 Suwirman, Thamrin, dan Havi.
Hasil Munas terpilih 9 Presidium, yang 4 diantaranya dipilih, yaitu IKA Unand, IKA Unsri, IKA Unmul dan IKA Unram.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy, yang hadir membuka Munas tersebut, mengajak semua pihak, terutama pemangku kepentingan, untuk dapat mempersiapkan generasi yang produktif agar tidak menjadi beban saat memasuki aging population, dengan cara menyosialisasikan dan memberi masukan supaya perjalanan bangsa ini dapat betul-betul berdaulat dan bermartabat.
“Kita perlu beri peringatan bahwa tugas kita adalah mempersiapkan angkatan kerja untuk produktif. Perkiraan kita, 2045 sudah tidak lagi masuk dalam fase memiliki bonus demografi dan akan masuk aging society atau aging population. Kita harap, HIMPUNI akan ambil bagian, katanya.
Misalnya dalam penanganan kasus stunting, merdeka belajar kampus belajar. Itu semua adalah tema-tema besar yang sekarang sedang diupayakan untuk membangun manusia Indonesia, terutama sekarang ini kaitannya adalah dengan penyediaan lapangan kerja.
"Ini pekerjaan yang besar, tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan masyarakat termasuk Himpuni,” kata Muhadjir.
