Irwan Prayitno luruskan informasi terkait polemik anggaran mobil dinas Mahyeldi-Audy

id Pomade

Irwan Prayitno luruskan informasi terkait polemik anggaran mobil dinas Mahyeldi-Audy

Mobil Dinas Wakil Gubernur Sumbar, Audy. (ANTARA/ist)

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumbar periode 2010-2020, Irwan Prayitno meluruskan simpang siur anggaran pembelian mobil dinas Gubernur Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy yang menjadi polemik.

"Sebetulnya saya tidak ingin berkomentar terkait apa yang terjadi di Pemprov Sumbar akhir-akhir ini. Apalagi Gubernurnya se partai dengan saya. Tidak ingin berkomentar di publik karena tak elok. Toh.... saya bisa langsung menghubungi Buya Gubernur," kata Irwan dalam keterangan tertulis diterima Antara, Selasa.

Namun, katanya, setelah membaca berita di media yang berjudul; Audy : Mobnas Dianggarkan Gubernur Sebelumnya. Maka saya tergelitik juga berkomentar sedikit saja. Judulnya memang benar, tapi narasinya yang kurang pas.

Irwan menjelaskan dalam PP Nomor 109 tahun 2000 pasal 7 (1) berbunyi: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas. Kendaraan dinas adalah hak bagi kepala daerah dan wakilnya. Maka wajib dianggarkan.

DPRD pasti setuju karena ini aturan bahkan saat pembahasan RAPBD 2021 lalu, yang bersemangat menganggarkan kendaraan dinas ini dari banyak partai, karena bisa jadi kawan se partainya yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2021-2024.

Meski itu adalah hak kepala daerah, namun setelah ketok palu di DPRD dan teranggarkan, maka terserah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk membeli atau memakainya.

Namanya hak, bisa saja ditolak. Anggaran yang ditolak bisa kembali dianggarkan melalui mekanisme normal yaitu anggaran perubahan atau di zaman Covid ini ada refokusing anggaran.

"Saya dulu di tahun 2010 sempat menolak anggaran kendaraan dinas dan akhirnya memakai mobil pribadi termasuk istri gubernur. Saya pun menolak pembangunan rumah dinas Gubernur yang sudah tidak layak. Dalam perjalanan naik pesawat, saya pun menolak naik bisnis klas. Tentu banyak juga hak Gubernur yang ditolak," ujarnya.

Jadi, ia meminta janganlah gubernur sebelumnya disalahkan dalam menganggarkan. "Coba kita balik berpikirnya. Apa yang terjadi kalau Pemda dan DPRD tidak menganggarkan hak kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Tentu muncul lagi polemik dan masalah baru," katanya.

Irwan berharap sedikit penjelasan tersebut tidak memperkeruh suasana yang sudah keruh saat ini. "Maaf bila ada yang tidak berkenan. Saya hanyalah rakyat biasa yang juga perlu dihormati sebagaimana rakyat lainnya," pungkasnya.

Sebelumnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas baru di tengah pandemi Covid-19.

Dua mobil baru itu adalah Mitsubishi Pajero untuk Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Hyundai Palisade untuk Wagub Audy Joinaldy.*

Pewarta :
Editor: Miko Elfisha
COPYRIGHT © ANTARA 2021