Jakarta, (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan kekhawatiran muncul klaster baru COVID-19 terhadap pendemo dan kampus, menyusul aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta.
"Nanti kami akan lihat (untuk tracing) yang jelas saya kahwatir, termasuk soal kerumunan ini, karena semua beresiko," kata Anies di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Kamis.
Karena alasan itu juga, usai menemui pendemo untuk menenangkannya, Anies meminta semua demonstran untuk tertib dan pulang ke rumahnya masing-masing.
"Karenanya kami sampaikan apresiasi pada bapak-bapak di Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya yang sudah memfasilitasi untuk pulang," ucap Anies.
Adapun Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kampus untuk mengamankan mahasiswanya.
"Kami sudah koordinasi untuk diamankan, dan kami antarkan mereka dengan truk ke kampus," ucap Dudung.
Terkait dengan titik-titik kericuhan, Dudung mengatakan bahwa saat ini di sekitar ring satu sudah aman.
"Sekarang sudah tidak ada, sudah kondusif semua," ucap Dudung.
Sebelumnya, Anies menemui demonstran yang terkonsentrasi di Bundaran Hotel Indonesia dan meminta mereka untuk tertib serta pulang meninggalkan lokasi aksi unjuk rasa, kemudian sebagian besar pengunjuk rasa dipulangkan menggunakan truk-truk militer dengan tujuan ke kampus-kampus.
Diinformasikan, ada sekitar 18 halte Transjakarta yang dibakar dan dirusak massa tak dikenal, dua pos polisi dibakar, Gedung Kementerian ESDM mengalami kerusakan dan beberapa jalan ditutup, imbas dari demonstrasi memprotes Undang-Undang Cipta Kerja.
Massa yang terdiri dari mahasiswa dan siswa sekolah atas, dikabarkan bentrok dengan aparat kepolisian di sekitar Museum Gajah Jalan Medan Merdeka Barat dan Harmoni, Jakarta Barat.
Massa yang ada di Museum Gajah, berhasil dipukul mundur, bentrok lagi di Bundaran Patung Arjuna Widjaja, bahkan satu pos polisi dibakar oleh perusuh.
Seperti diketahui, sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa dan buruh menggelar aksi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada sejumlah lokasi di Jakarta dan daerah lainnya di Indonesia sejak Senin lalu. (*)
Berita Terkait
Anggota DPD cari masukan tentang UU Pemerintah Daerah ke DPRD Sumbar
Senin, 15 Januari 2024 9:00 Wib
MK putuskan uji materi batas usia maksimal capres-cawapres hari ini
Senin, 23 Oktober 2023 9:18 Wib
DPRD tegaskan Mentawai bagian tidak terpisahkan dari Sumbar
Minggu, 1 Oktober 2023 13:48 Wib
Hamdan Zoelva: Perlu adanya revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji agar lebih optimal
Senin, 18 September 2023 8:18 Wib
KDRT masih dianggap urusan pribadi kendala implementasi UU PKDRT
Kamis, 14 September 2023 7:02 Wib
Gubernur: Siapkan generasi muda Sumbar berakhlak amanat UU
Sabtu, 12 Agustus 2023 18:47 Wib
Buruh tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja
Kamis, 10 Agustus 2023 18:38 Wib
Gubernur Sumbar: PPPK harus pahami UU ASN
Selasa, 8 Agustus 2023 13:55 Wib