Refleksi 11 tahun Gempa 30 September dan 10 tahun Tsunami Mentawai, webiner F-PRB Sumbar

Padang (ANTARA) - “Saat ini program-program BPBD maupun Forum-PRB belum singkron dengan program-program organisasi penyandang disabilitas terutama untuk peningkatan kapasitas. Kami berharap agar PRB yang inklusif bisa diterapkan terutama di Kabupaten dan Kota. Meskipun sudah ada yang menerapkan, namun persentasenya sangat kecil”.

Demikian salah satu statemen yang cukup mengagetkan muncul dari Fery Naldi, ketua Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin-Sumatera Barat) dalam Webinar yang dilaksanakan oleh Forum Pengurangan Resiko Bencana (F-PRB Sumbar). Webinar ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Bulan PRB yang rutin diselenggarakan dalam periode Oktober setiap tahunnya.

Fery Naldi yang hadir sebagai salah satu penanggap makalah dalam kegiatan tersebut menyebutkan bahwa di Sumatera Barat saat ini terdapat sekitar 10%-12% penduduk penyandang disabilitas yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Programprogram PRB yang inklusif harus jadi perhatian semua pihak agar akses dan hal-hal yang mampu melindungi kaum disabiltas bisa terpenuhi”, ujar Fery dalam diskusi online yang dihadiri oleh stakeholder PRB mulai dari BNPB, BPBD propinsi, BPBD Kabupaten Kota se Sumatera Barat, kalangan NGO dan masyarakat sipil, F-PRB kabupaten Kota termasuk pegiat PRB dari berbagai daerah Indonesia.

Agenda ini tercatat masuk dalam kalender Bulan PRB yang diinisiasi oleh BNPB Pusat. Kegiatan Webinar yang dilaksanakan pada hari Minggu malam, 4 Oktober 2020 menurut Khalid Syaifullah, Koordinartor F-PRB Sumbar, juga dalam rangka memperingati 11 tahun Gempa 30 September 2009 dan 10 tahun Tsunami Mentawai 25 Oktober 2010.

Dua peristiwa besar yang terjadi dalam rentang waktu yang tidak berjauhan tersebut cukup menjadi perhatian banyak pihak karena korban yang ditimbulkan cukup besar terutama korban jiwa. Diskusi ini diharapkan bisa merefleksikan kesiapsiagaan Provinsi Sumbar, sekaligus menakar sudah sampai dimana Sumbar siap untuk menghadapi ancaman bencana ke depan.

Pembicara yang hadir dalam webinar ini antara lain Irwan Slamet, ST, M.Si (Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang), Rumainur, S.E (Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Sumatera Barat) dan Khalid Saifullah (Koordinator F. PRB Provinsi Sumatera Barat). Ketiga narasumber menyampaikan materi yang berkaitan dengan kesiapasiagaan Sumatera Barat menghadapi ancaman bencana yang mengancam provinsi urang awak ini.

Ketiga narasumber sepakat, bahwa Sumatera Barat dengan 11 ancaman bencana dan ancaman yang paling besar itu adalah adanya potensi megathrust Mentawai yang diperkirakan bisa mencapai 9,0 SR lebih. Irwan Slamet, pada inti penyampaiannya berkaitan dengan inovasi pemantauan gempa dan menyebutkan saat ini BMKG mempunyai sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang dapat membantu memberikan informasi seperti BUOY, OBU, tide gauge, seismograph, sirene,Deep Ocean Assessment Reporting of Tsunami (DAART),Cable Based Tsunameter (CBT), dan lain sebagainya.

Masalah klasik keamanan alat masih menjadi tantangan meskipun BMKG tetap melakukan berbagai upaya untuk memastikan peralatan terjaga dan berfungsi dengan baik pada saat jika ada kejadian bencana. Pengalaman respon Gempa 30 September 2009 memberikan pelajaran berharga tutur Rumainur, selaku Kabid kedaruratan BPBD.

Sebagai pelaku langsung sejarah respon, Pak Rum, demikian beliau akrab dipanggil, mencatat hal penting dalam perjalanan respon tersebut. Mulai dari belum adanya BPBD, status sebagai bencana propinsi dan dibantu oleh pusat, tidak ada permintaan bantuan ke pihak asing, tapi asing dipersilahkan membantu, rapat tanggap darurat setiap malam.

Dan catatan-catatan ini semestinya sudah dirangkai dalam sebuah buku formal yang bisa dijadikan referensi oleh pihak manapun. Sedangkan Khalid, selaku Koordinator FPRB Sumbar yang banyak bersentuhan dengan BPBD Provinsi dan masyarakat sipil lebih menyoroti persoalan koordinasi yang belum berjalan sesuai harapan. Menurut Khalid, Koordinasi adalah kata yang indah dan mudah disebutkan, namun berat dalam prakteknya.

Sehingga kecendrungan terjadinya program PRB yang tidak efektif semakin besar. Presentasi ketiga narasumber ditanggapi secara berbeda oleh 4 orang penanggap yang mewakili berbagai kepentingan. Dra Enny Supartini, Direktur kesiapsiaagaan BNPB memberikan banyak catatan penting terkait koordinasi terutama perencanaan, kelembagaan dan penganggaran.

Sementara John Nedi Kambang, Koordinator Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB) lebih menyoroti persoalan uji coba peralatan EEWS dan peralatan lain yang dibuat oleh BMKG. Karena ada kekhawatiran dan sering terjadi peralatan tidak berfungsi justru saat kejadian bencana yang sebenarnya. Termasuk juga kekhawatiran John Nedi adalah kepedulian masyarakat tentang PRB. Perlu gerakan yang lebih masif untuk edukasi masyarakat bahwa kita tinggal di daerah yang memiliki ancaman serius.

Tanggapan yang lebih tegas disampaikan oleh Ketua Pusat Studi Bencana (PSB) Unand, Prof, Dr Eng, Fauzan, ST, M.Sc Eng, yang menyatakan bahwa Sumbar sama sekali belum siap menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Hal ini berkaca pada kejadian gempa 30 September 2009. Dimana banyak sekali korban berjatuhan karena tertimpa bangunan.

Regulasi sudah dibuat, namun belum ada perubahan yang terjadi berkaitan dengan kekuatan gedung karena masih seperti yang dulu. Dibutuhkan Perda yang bisa mendesak agar bangunan-bangunan publik harus sesuai dengan aturan terbaru (SNI 2017) Diskusi Ba’da Isya yang dilaksanakan dengan memanfaatkan aplikasi Zoom meeting tersebut berlangsung lebih kurang 3 jam sampai tengah malam. Lebih dari 140 peserta bertahan karena materi yang disampaikan sangat bersentuhan dengan kebutuhan Sumatera Barat.

Dipandu dua orang moderator, Patra Rina Dewi (Kogami) dan Syafrimet Azis (JEMARI Sakato) dengan metode yang cukup interaktif, mampu menjaga ritme diskusi menjadi tidak membosankan. Peserta yang menyampaikan pertanyaan baik secara langsung maupun melalui chat aplikasi cukup banyak.

Sebagian besar ikut memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bisa memperkuat kesiapsiagaan Sumatera Barat. Diujung acara, moderator Syafrimet Azis menyampaikan beberapa point yang bisa di rekomendasikan oleh Forum PRB Sumbar selaku tuan rumah acara ke Pemerintah daerah dan stakeholder PRB lainnya.

Point dimaksud antara lain (1) Perlunya penulisan secara lebih komprehensif peristiwa Gempa 30 September 2009 serta penanganan yang dilakukan secara bahu membahu oleh berbagai pihak, (2) Perlunya penguatan Koordinasi secara lebih tegas untuk menghindari tumpang tindih program, (3) Perlunya daerah menyusun Protap yang lebih mengedepankan dan disesuaikan dengan kearifan dan kondisi daerah.

Selanjutnya, (4) Memberikan perhatian secara serius terhadap upaya PRB Inklusi terutama di tingkat Kabupaten dan Kota, (5) Meningkatkan kesadaran berbagai pihak untuk pemeliharaan aset dan peralatan untuk mitigasi seperti alat deteksi gempa, (6) Khusus Mentawai perlunya penyediaan sarana yang lebih lengkap terutama mengakomodir kemajuan teknologi informasi, (7) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana atau RPB yang sifatnya mandatori perlu disusun secara lebih baik dan dijadikan acuan secara ketat oleh daerah, (8) Perlunya melakukan pemutakhiran data KSB dan kelompok siaga sejenis lainnya sebagai indikator kesiapsiagaan kabupaten kota, (9) Mendesak untuk dilakukan kajian tentang kesiapsiagaan di seluruh daerah, (10) Mendesak untuk tersedianya kurikulum yang bermuatan edukasi kebencanaan yang diinisiasi oleh Kementrian Pendidikan, dan (11) menjadikan sikap dan tindakan Pengurangan Resiko Bencana menjadi habit/ kebiasaan.

Buya Mas’ud Abidin selaku Pembina Forum PRB Sumbar yang didaulat memberikan sambutan pada pembukaan acara sekaligus juga memberikan tanggapan terhadap kegiatan pada akhir acara menyampaikan pernyataan yang cukup menarik. Bahwa acara yang digelar memberikan banyak manfaat, perlu gerakan untuk Iqra’ atau membaca gejala alam.

Dan mengakhiri dengan harapan agar masyarakat Sumatera Barat diberikan kecerdasan dalam berfikir, berbuat atau bertindak dalam menghadapi bencana. Syafrimet saat mengakhiri kegiatan menyampaikan frasa menarik yang sebelumnya disuarakan oleh Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Eny Supartini.

“Jika kita tidak melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan terjadi bencana, maka yang kita hadapi adalah TRAGEDI. Jika kita tidak melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan tidak terjadi bencana, maka yang kita dapatkan adalah KEBERUNTUNGAN. Jika kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan terjadi bencana, maka kita telah melakukan REDUKSI RESIKO BENCANA. Dan jika kita melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan dan tidak terjadi bencana, maka kita telah menambah INVESTASI".