"Program Rujuk Balik (PRB) yaitu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis yang kondisinya stabil dan masih memerlukan pengobatan atau perawatan jangka panjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atas rekomendasi dari dokter spesialis yang merawat," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Rizka Adhiati di Solok, Selasa.
Ia mengatakan sebelumnya pihaknya telah memberikan sosialisasi pemahaman manajemen PRB kepada Fasilita Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
"Jadi kini, kami merangkul dinas kesehatan, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) pengawal program dan perwakilan dokter spesialis untuk lebih mengintensifkan program ini," ujarnya.
Dengan diskusi ini diharapkan semua pihak pelaksana memiliki pemahaman yang baik dan komitmen untuk mendukung PRB.
Rizka menyebutkan permasalahan yang mencolok sehingga PRB terhambat di daerah seperti karena ketersediaan obat yang tidak memadai, dan belum adanya apotek khusus di puskesmas.
"Mereka memang perlu menyiapkan modal dua sampai tiga kali lipat untuk apotek PRB," sebutnya.
Jadi, pihaknya mengadakan diskusi ini dengan setiap kepala dinas kesehatan dari enam daerah, Kabupaten Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Dharmasraya dan Kota Solok, serta Sawahlunto bersama TKMKB untuk menemukan solusi dari permasalahan di daerah sehingga PRB berjalan optimal.
Beberapa puskesmas di wilayah BPJS Cabang Solok yang sudah bisa menerapkan PRB yaitu Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, dan Solok Selatan karena sudah Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
Sementara Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) cabang Solok, dr.Roni Permana spesialis paru, mengatakan Program Rujuk Balik sudah ada dari dulu, tapi belum berjalan maksimal.
"Pasien yang sudah stabil dari Rumah Sakit boleh di PRBkan, dan rawat jalan dengan puskesmas terdekat," ujarnya.
Menurutnya, yang menjadi masalah, puskesmas kehabisan obat untuk pasien Program Rawat Balik. Ini yang harus disiasati, puskesmas harus menganggarkan dana lebih besar untuk persediaan obat pasien PRB karena penyakitnya membutuhkan perhatian khusus.
Ia menyebutkan pasien PRB biasanya memiliki penyakit Hipertensi, Diebetes Militus, Asma, dan penyakit kronis lainnya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Dharmasraya, Sumatera Barat akan mendukung dan menerapkan Program Rujuk Balik (PRB) pasien penyakit kronis dari JKN-KIS di beberapa puskesmas daerah tersebut.
"Puskesmas kami sudah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semua, jadi pengelolaan uang sudah fleksibel. Program Rujuk Balik optimis bisa kami jalankan di Puskesmas Sungai Dareh, dan Puskesmas Sungai Rumbai atau Koto Baru," kata Kepala Dinas Kesehatan Dharmasraya, Rahmadian di Solok, Selasa.
Menurutnya, konsep PRB ini biasanya dimiliki oleh pihak swasta. Tapi, meskipun begitu pihaknya optimis layanan PRB dapat dilaksanakan di dua puskesmas di Dharmasraya tersebut.
Apalagi Program Rujuk Balik akan membantu dan menguntungkan masyarakat tanpa menambah biaya tambahan, karena mereka tidak harus mengambil obat ke rumah sakit lagi, tapi dari puskesmas terdekat.
"Sedangkan swasta mau menjalankan, masa pemerintah tidak mau menjalankan program yang menguntungkan ini, karena akan menambah pemasukan dengan adanya apotek PRB," ujarnya.
Dinkes akan memberikan peningkatan kompetensi kepada pegawai puskesmas agar memberikan diagnosa yang pas dan tepat pada pasien sehingga bisa menerima pasien PRB.
