Audit BPK Tahap II Diharap Lebih Independen

Jakarta, (ANTARA) - Koordinator Bidang Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan berharap audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap kedua tentang proyek Hambalang bisa lebih independen. "Publik tentu berharap BPK bisa objektif, independen, dan tidak terkooptasi intervensi politik dalam audit tahap kedua," kata Abdullah Dahlan dihubungi di Jakarta, Kamis. Abdullah mengatakan audit tahap kedua akan menjadi tantangan bagi BPK untuk mengungkap yang sebenarnya di balik pembangunan proyek Hambalang. Sebab, kata dia, publik telah melihat adanya tekanan politik yang cukup kuat dalam audit tahap pertama yang dilakukan BPK. "Audit tahap kedua bisa menjadi upaya untuk membangun kepercayaan publik setelah sebelumnya BPK sempat diserang isu adanya tekanan untuk menghilangkan nama Menpora Andi Mallarangeng dalam audit tahap pertama," ujarnya. Menurut dia, publik telah melihat adanya kejanggalan dalam audit tahap pertama yang menganggap Menpora Andi Mallarangeng lalai karena membiarkan Sesmenpora Wafid Muharam melaksanakan wewenang Menpora. "Menurut logika sederhana saja, Menteri Keuangan tidak akan mau menyetujui anggaran yang hanya inisiatif sekretaris menteri, tanpa persetujuan menteri terkait," ucapnya. BPK secara resmi telah menyerahkan (LHP) investigatif tahap pertama terhadap proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang kepada DPR, diwakili Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Ketua Komisi X Agus Hermanto, dan Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Sumarjati Arjoso. Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan Menpora Andi Malarangeng telah lalai karena tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan P3SON Hambalang. "Menpora diduga membiarkan Seskemenpora melaksanakan wewenang Menpora dan tidak melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud PP Nomor 60 Tahun 2008," katanya. (*/sun)