Dinkes pastikan tidak ada kasus stunting di Payakumbuh

Payakumbuh, (ANTARA) - Pemerintah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat memastikan tidak ada kasus stunting pada balita di kota tersebut berdasarkan penelusuran yang dilakukan petugas kesehatan pada 2019.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Payakumbuh Bakhrizal di Payakumbuh, Selasa, menagatakan seorang anak bisa dikatakan stunting apabila pertumbuhan dan perkembangannya terkendala.

"Kalau hanya pertumbuhan anak yang terkendala tapi perkembangannya normal, anak itu belum dapat dikatakan stunting," kata dia.

Diakuinya, di Payakumbuh ditemukan sejumlah bayi dan balita yang bertumbuh pendek.

Ia mengatakan, sampai 28 November terdapat 8,3 persen atau 814 dari 9.800 bayi dan balita di Payakumbuh tidak memiliki pertumbuhan yang normal atau lebih pendek.

"Bayi dan balita yang 8,3 persen itu memiliki tinggi badan yang lebih pendek tidak sama dengan seusianya," ujar Bakhrizal.

Dirincikannya, angka anak yang sangat pendek di kota tersebut sebanyak 125 orang, dan anak yang pendek sebanyak 689 orang. Namun, tidak semua bayi dan balita yang pendek merupakan anak yang stunting.

"Anak pendek itu merupakan ciri yang dapat dikenali di awal. Dengan melihat tubuh pendek itu kita dapat melakukan pencegahan agar anak tidak stunting," kata dia.

Oleh karena itu, delapan puskemas yang ada di Payakumbuh harus melakukan pendataan terhadap anak yang pendek. Sehingga dapat dilakukan pencegahan dengan melaksanakan intervensi.

Intervensi yang dilakukan itu, katanya, seperti mencukupi asupan gizi ibu dan anak, serta rutin melakukan pemantauan berat badan dan tinggi badan secara teratur kepada anak.

Tidak hanya itu, intervensi yang dilakukan Pemkot Payakumbuh juga melibatkan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Sosial dan instansi lainnya.

"Semua bergerak, misalnya bayi tersebut terganggu pertumbuhannya karena tempat tinggal yang tidak layak dan nanti instansi terkait akan menarikan solusinya," sebutnya.

Setelah itu, tidak terdapatnya angka stunting di Payakumbuh juga tidak terlepas dari kecukupan gizi ketika masa kehamilan.

"Di sini peran dari puskesmas dan posyandu. Bagaimana memastikan ibu hamil mendapatkan kecukupan gizi," katanya. (*)