Padang, (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan pihaknya tidak ada masalah karena kader mereka tidak mendapatkan jatah pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024.
Ketua fraksi PKS DPRD Sumatera Barat Nurfirmanwansyah di Padang, Minggu mengatakan tidak ada persoalan berarti dengan penetapan AKD DPRD Sumbar yang ditetapkan setelah rapat paripurna penetapan AKD DPRD Sumbar pada Jumat (4/10).
“Tidak apa-apa, kan ada yang dapat dan ada yang tidak dapat dan itu hal yang biasa,” katanya.
Sebelumnya DPRD Sumatera Barat menetapkan pimpinan di lima komisi yang ada di lembaga tersebut yakni Komisi I di bidang pemerintahan, Komisi II di bidang ekonomi. Sementara Komisi III di bidang keuangan, Komisi IV di bidang pembangunan dan terakhir di Komisi V di bidang kesejahteraan masyarakat
Komisi I akan diketuai oleh Syamsul Bahri dari fraksi PDI-PKB, Evi Yandri dari fraksi Gerindra sebagai wakil ketua dan M Nurnas dari fraksi Demokrat sebagai Sekretaris. Kemudian Komisi II akan diketuai oleh Arkadius dari fraksi Demokrat, Muhayatul dari PAN sebagai wakil ketua dan Nurkhalis dari fraksi Gerindra sebagai sekretaris.
Kemudian untuk Komisi III akan diketuai Afrizal dari fraksi Golkar, Ali Tanjung dari fraksi Demokrat dan Ismunandi Sofyan dari fraksi Gerindra sebagai sekretaris. Selanjutnya Komisi IV dipimpin oleh Iqbal dari fraksi PAN, Mesra dari fraksi Gerindra sebagai wakil ketua dan Laswardi Herman dari fraksi Golkar sebagai sekretaris.
Terkahir, Komisi V dipimpin oleh Mukhlis Yusuf Abit dari fraksi Gerindra, Donizal dari fraksi PDI-PKB, dan Furqon dari fraksi PAN sebagai sekretaris. Sementara untuk Bapemperda DPRD Sumbar diketuai Hidayat dari fraksi Gerindra dan wakil ketua Siti Izzati aziz.
Ia mengatakan posisi pimpinan tidak diisi oleh kader PKS hal itu bukan menunjukkan mereka ditinggalkan. Ia mengatakan Gubernur Sumbar saat ini dijabat oleh kader PKS dan tentu pihaknya tidak mau bersaing dalam susunan pimpinan AKD ini.
“Kami tidak ada mengincar jabatan pimpinan di AKD jadi semua bisa saja. Kalau kita ikut mengincar tentu tidak enak dengan partai lain,” katanya.
Selain itu ia mengatakan jabatan pimpinan AKD merupakan amanah sehingga ketika ada yang mempercayai alhamduliillah dan jika tidak percaya juga tidak apa-apa.
“Kami biasa saja dan tidak ada merasa ditinggalkan dalam penetapan pimpinan AKD ini,” katanya.
PKS sendiri merupakan partai yang mendapatkan 10 kursi di DPRD Sumbar dan mereka berhak menempatkan kadernya sebagai Wakil Ketua DPRD Sumbar. Capaian kursi mereka di bawah Partai Gerindra sebagai pemenang pemilu legislatif di Sumbar dengan 14 kursi.
PKS legowo tidak dapat jatah pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Sumbar
Partai Keadilan Sejahtera nomor urut 8 sebagai peserta pemilu serentak 2019.(dokumentasi KPU)
ia mengatakan jabatan pimpinan AKD merupakan amanah sehingga ketika ada yang mempercayai alhamduliillah dan jika tidak percaya juga tidak apa-apa.
