Parit Malintang, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat akan memperketat penyaringan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat nagari (desa adat).
"KPM PKH di Padang Pariaman mencapai 17.000 keluarga yang mana berdasarkan verifikasi sementara banyak keluarga yang dinilai telah masuk ekonomi mampu," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara saat peluncuran pelabelan rumah masyarakat miskin di Nan Sabaris, Selasa.
Ia mengatakan meski hingga awal Agustus KPM PKH yang keluar mandiri sebagai penerima bantuan itu telah mencapai 84 keluarga namun jumlah tersebut dinilai masih sedikit dari yang seharusnya.
Padahal, lanjutnya dengan KPM ekonomi mampu keluar sebagai penerima bantuan sosial itu maka kuotanya dapat dialihkan kepada keluarga miskin yang jumlahnya saat ini telah mencapai ribuan keluarga.
Ia menyampaikan pihaknya tidak bisa mengeluarkan KPM tersebut secara sepihak kecuali yang bersangkutan keluar secara mandiri atau rekomendasi dari pihak pemerintah nagari.
"Untuk itu kami harapkan melalui Musrenbang nagari banyak KPM ekonomi mampu keluar sebagai penerima bantuan sehingga bantuannya dapat dialihkan kepada keluarga miskin" katanya.
Selain itu pihaknya juga sedang memverifikasi ke rumah-rumah KPM serta mengajak penerima bantuan sosial yang memiliki ekonomi mampu agar keluar mandiri dari PKH.
Pihaknya juga memasang label keluarga miskin di rumah KPM di daerah itu dengan harapan dapat menyadarkan keluarga ekonomi mampu untuk keluar sebagai penerima manfaat.
"Label ini pun juga sebagai wadah keterbukaan informasi terkait siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah," ujarnya.
Sementara itu Walinagari Kuraitaji Timur, Kecamatan Nan Sabaris Jarizaldi mengatakan saat ini setidaknya 34 keluarga dari 52 KPM di daerah itu dinilai merupakan keluarga ekonomi mampu.
"Selain itu juga ada 160 keluarga miskin lainnya yang antre sebagai penerima bantuan ini," kata dia.
Ia mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan Musrembang sekaligus memusyarahkan kepada tokoh masyarakat terkait KPM ekonomi mampu untuk dikeluarkan sebagai penerima manfaat agar bisa dialihkan kepada keluarga miskin lainnya.
Selain itu, lanjutnya pihaknya juga akan memasang daftar KPM di spanduk agar seluruh warga mengetahui siapa saja yang mendapatkan bantuan serta sebagai pendorong keluarga ekonomi mampu keluar sebagai penerima bantuan sosial itu. (*)
Padang Pariaman perketat penyaringan KPM PKH melalui Musrenbang Nagari
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara sedang memasang label rumah masyarakat miskin di Nan Sabaris, Selasa (3/9). (Antara/Aadiaat M.S)
