Padang Pariaman antar jemput dokumen perizinan untuk mempersingkat waktu pengurusan

id Hendra Aswara

Padang Pariaman antar jemput dokumen perizinan untuk mempersingkat waktu pengurusan

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara. (Antara Sumbar/Aadiyaat MS)

Semenjak diluncurkan program ini sudah melayani sekitar 25 perizinan, dan prosesnya bisa lebih dipercepat
Parit Malintang, (Antaranews Sumbar) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menerapkan sistem antar jemput dokumen perizinan usaha ke alamat masyarakat guna mempermudah dan mempersingkat waktu pengurusannya.

"Semenjak diluncurkan program ini sudah melayani sekitar 25 perizinan, dan prosesnya bisa lebih dipercepat," kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara di Parit Malintang, Selasa.

Ia mengatakan program layanan antar jemput ini merupakan salah satu alternatif selain layanan pengiriman berkas melalui Pos untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus perizinan.

Kemudahan yang dimaksud yaitu bagi masyarakat yang ingin mengurus izin usaha namun tidak memiliki kesempatan untuk datang ke kantor DPMPTP setempat maka program tersebut dapat digunakan tanpa dipungut biaya.

"Namun sejauh ini masyarakat masih suka datang ke kantor langsung dari pada menggunakan jasa tersebut," katanya.

Meskipun masyarakat datang langsung untuk mengurus usahanya, namun jika izin yang dikeluarkan memerlukan waktu lebih dari satu hari maka pihaknya akan menawarkan program antar jemput tersebut agar masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor DPMPTP, ujarnya.

Diharapkan dengan adanya layanan antar jemput perizinan tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengurus izin usahanya dan meningkatkan investasi di Padang Pariaman.

Ia menyebutkan pada 2017 pihaknya telah menerbitkan 1.927 izin dari berbagai jenis perizinan, jumlah tersebut meningkat dari 2016 yaitu hanya 1.062 izin.

"Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) kita yang diperoleh melalui penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) selama 2017 mencapai Rp900 juta," ujar dia.

Hendra mengatakan peningkatan tersebut terjadi karena diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 496/KEP/BPP/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Berusaha di Kabupaten Padang Pariaman guna memberikan kemudahan investor untuk berinvestasi.

Selain itu, lanjutnya faktor pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor properti juga berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah perizinan yang diterbitkan tersebut.

Ia mengatakan untuk 2018 pihaknya menargetkan PAD yang dihasilkan melalui IMB mencapai Rp1,5 miliar, angka tersebut dinilai realistis melihat laju pembangunan di kabupaten itu saat ini.

"Inovasi yang dilakukan seperti antar jemput perizinan itu juga merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan target tersebut," tambahnya. (*)

Pewarta :
Editor: Mukhlisun
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar