Wagub: KEK keuntungan untuk masyarakat, bukan hanya bagi investor

id KEK Mentawai

Wakil Gubernur Nasrul Abit (P Sanene)

Peipei, Mentawai (Antaranews Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kepulauan Mentawai, keuntungannya untuk masyarakat juga, buka hanya sekadar investor.

Hal disampaikannya saat kunjungan ke Peipei Kepulauan Mentawai mendampingi Deputi Kemenko Maritim Ridwan Jamaluddin bersama kementrian lainnya.

Kesempatan itu, turut mendamoingi Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet dalam rangka tindak lanjut rencana percepatan pembangunan KEK.

Menurut wagub, soal kesiapan masyarakat setempat sudah berkerja sama dengan Pemkap Kepulauan Mentawai.

“Kita sudah kerja sama dengan Bupati Yudas Sabaggalet, KEK ini nantinya untuk masyarakat juga, sampai kini sudah ada yang disekolahkan, jadi kita akan bawa KEK ini maju, bukan hanya keuntungan bagi investor tetapi juga untuk masyarakat setempat,” kata NA sapaan akrabnya.

Mulai dari pendidikan, kemudian pelatihan akan disiapkan, dalam waktu dekat juga akan beri bantuan kepada masyarakat di pulau Nyau-nyau karena potensi kelautanya sangat tinggi.

"Keinginan kita bagaimana mereka juga bisa melaut. hasil laut jangan diambil oleh orang lain,” kata Wagub.

Lalu terkait dengan komodi lokal di Siberut Barat Daya, kata Wagub akan diakomodir pendistribusiannya sehingga dapat membantu masyarakat.

“Kita juga mempersiapkan mereka, soal masyarakat yang mengelolah kopra soal komoditi dengan adanya pelabuhan labuan bajau semuanya nanti akan kita fasilitasi kapalnya baik Siberut Barat Daya, Siberut kita siapkan pabriknya di Mentawai.

Jadi kita buka dulu infrastrukturnya, KEKnya jalan, yang jelas kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub.

Lalu soal lahan, ia mengklaim bahwa tidak ada persoalan lagi dengan masyarakat.

Pihaknya telah menerima informasi bahwa lahannya sudah dibebaskan dan mereka (masyarakat) sudah diberikan kesempatan kepada anaknya yang disekolahkan untuk berkerja.

Hal itu sudah ada negosiasi dan telah didukung dengan perjanjian, bahwa ingin menyejahterakan masyarakat merupakan keinginan pemerintah juga.

"Sekarang kita tidak ada lagi kendala yang dihadapi, jadi kedatangan Deputi memastikan bahwa lahannya tidak bermasalah, dan setelah ini Pak Deputi akan ekspos dengan Mentri Kemenko Maritim, lalu dengan Kementrian Pariwisata setelah itu ke dewan KEK, kemudian Pak Menko Maritim yang mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) baru pada 2019 KEK dimulai jalan,” jelas Wagub.***
Pewarta :
Editor: Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar