Padang, (Antaranews Sumbar) - Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyatakat (LP2M) Padang melakukan pendidikan politik bagi perempuan untuk mendorong terciptanya Pilkada bersih dan damai pada 2018.
"Pilkada adalah hak rakyat untuk memilih wakil rakyat yang akan melaksanakan mandat kedaulatan," kata Direktur LP2M Ramadaniyati di Padang, Kamis.
Di Sumatera Barat, pada 2018, Pilkada serentak akan dilaksanakan di empat kota, yakni di Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Padang, maka secara serentak digelar pendidikan politik pada 27 Maret lalu.
Ia menjelaskan, agar pemimpin yang terpilih adalah pilihan rakyat, maka LP2M sebagai salah satu dari delapan anggota Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu (Permampu) sudah memulai melakukan pendidikan politik
Tujuannya, guna membangun kesadaran kritis pemilih perempuan terhadap hak politik dan kemampuan menganalisis rekam jejak dan janji kampanye calon pemimpin di PiIlkada.
Melalui pendidikan politik, kata dia, LP2M akan memastikan bahwa seluruh perempuan akar rumput di wilayah dampingan akan menggunakan hak politiknya.
Selain itu pemilih perempuan didorong untuk ikut berperan dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang bersih dan damai.
"Bersama seluruh pihak menghindari perkataan sikap dan perilaku dan yang memicu konflik dalam pelaksanaan pemilu," ujarnya.
Pendidikan politik diikuti oleh 863 perempuan akar rumput, pemilih muda, dan kelompok marginal seperti perempuan lansia, penyandang disabilitas dan rakyat miskin di empat kabupaten/kota itu.
Selain itu, LP2M telah menjaring sebanyak 85 perempuan potensial yang siap untuk dipilih dalam pemilihan jabatan politik maupun jabatan publik.
Proses penjaringan dan pendidikan perempuan potensial akan terus dilakukan sebagai bagian dari inovasi Pusat Pembelajaran Perempuan Potensial Permampu terhadap 19.000 perempuan akar rumput yang didampingi oleh Permampu di delapan Provinsi di Pulau Sumatera.
Dalam rangka menguatkan demokrasi, kata aktivis perempuan itu, LP2M sedang mempersiapkan agenda politik perempuan sebagai kontrak politik, yang akan menjadi alat tanggung-gugat perempuan (konstituen) dengan kandidat yang akan dipilih.*
