Mentawai, (Antara Sumbar) - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan untuk membangun Kabupaten Kepulauan Mentawai keluar dari daerah tertinggal dibutuhkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun.
"Itu adalah kajian kami bersama 12 kementerian yang beberapa waktu lalu sudah mengunjungi dan melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Mentawai," kata Nasrul Abit di Tuapejat, Mentawai, Kamis.
Ia menjelaskan, kajian yang dibukukan tersebut memuat hal-hal yang sangat dibutuhkan daerah yang berjuluk "bumi sikerei" itu untuk keluar sebagai daerah yang masih berstatus sebagai daerah tertinggal.
Lebih lanjut ia meminta, memasuki tahun anggaran 2018, bupati dan wakil bupati Kepulauan Mentawai dapat segera melakukan penyesuaian rencana program kegiatan pencapaian visi misi yang berpedoman dan mengacu pada visi misi nasional dan provinsi Sumbar.
"Hal tersebut bertujuan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari daerah sampai ke pusat yang dijabarkan dan di implementasikan sesuai konteks dan kondisi daerah masing-masing," katanya.
Hal yang paling mendasar dalam pembangunan di Mentawai yakni infrastruktur jalan, yang tertuang dalam program trans Mentawai. Pembangunan Trans Mentawai akan dilakukan secara bertahap karena membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Nasrul berharap, masyarakat dapat memahami kondisi tersebut dan memberikan dukungan dalam hal pembebasan lahan kepada pemerintah.
Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet mengatakan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kajian yang dikeluarkan oleh 12 kementerian tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya akan mempelajari dan melakukan sinkronisasi program pembangunan tersebut.
Ia menambahkan, sejak 2012 sampai 2017, pihaknya telah melakukan penggandaan pengeluaran pemerintah pada komponen belanja modal yang diarahkan untuk infrastruktur jalan, irigasi pendidikan dan kesehatan.
"Kebijakan tersebut telah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan sebesar 5,01 persen dengan menempatkan sektor pariwisata, perdagangan, perhotelan dan restoran sebagai basis ekonomi dan unggulan daerah," katanya. (*)
