Legislator: Pemkab Percepat Pengajuan Proposal Pembangunan Jalan Kawasan Terisolasi
Sarilamak, (Antara Sumbar) - Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), mempercepat pengajuan proposal pembangunan jalan ke pemerintah pusat setempat terutama di kawasan terisolasi.
"Salah satunya pembangunan jalan menuju Nagari Maek, Jorong Nenan, Kecamatan Bukit Barisan dengan kondisi rusak parah," katanya saat melakukan reses ke Nagari Maek, Limapuluh Kota, Minggu.
Ia menjelaskan untuk menuju Nagari Maek, terdapat medan jalan sepanjang tujuh hingga delapan kilometer yang cukup sulit untuk ditempuh. Jalan tersebut masih merupakan jalan setapak yang kondisinya cukup buruk.
"Kondisi ini cukup memprihatinkan sehingga pemerintah setempat hendaknya segera mengajukan proposal terkait hal-hal yang dibutuhkan mendesak ke pusat. Kami akan memperjuangkan," tambahnya.
Ia mengaku akan berupaya maksimal dalam pembangunan jalan menuju Nagari Maek tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Semoga maksimal 2019 masyarakat dapat menikmati infrastruktur jalan yang lebih baik," lanjutnya.
Pembangunan jalan menjadi langkah awal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebab infrastruktur tersebut dinilai menjadi poin utama untuk mengatasi berbagai permasalahan di Nagari Maek dan Jorong Nenan secara umum.
Ia berharap dengan percepatan pada infrastruktur jalan, dapat membuat pelbagai sektor lainnya dapat lebih maju termasuk listrik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
"Nanti kami juga akan bekerja sama dengan Komisi VII agar pembangunan ini dapat terealisasi secepatnya," sebutnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Safaruddin mengharapkan adanya bantuan pemerintah pusat untuk menanggulangi pembiayaan pembangunan jalan di daerah Nenan.
"Sebenarnya hal ini seharusnya diperhatikan sejak awal, namun daerah memiliki keterbatasan anggaran," kata dia.
Ia meminta pemerintah setempat segera membuat desain jalan untuk mempercepat realisasi program bantuan dari pemerintah pusat.
"Keterbatasan anggaran membuat pembangunan jadi lambat, namun kami di daerah akan terus memperjuangkan," tambahnya.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Binamarga Dinas Pekerjaan Umum pemerintah setempat, Hanif menyebutkan diperkirakan membutuhkan biaya Rp2 hingga Rp3 miliar per kilometer untuk perbaikan jalan tersebut.
"Kami akan mengupayakan secepatnya pembuatan proposal tersebut, dan berharap bantuan pemerintah pusat dapat segera tersalurkan," jelas dia. (*)
"Salah satunya pembangunan jalan menuju Nagari Maek, Jorong Nenan, Kecamatan Bukit Barisan dengan kondisi rusak parah," katanya saat melakukan reses ke Nagari Maek, Limapuluh Kota, Minggu.
Ia menjelaskan untuk menuju Nagari Maek, terdapat medan jalan sepanjang tujuh hingga delapan kilometer yang cukup sulit untuk ditempuh. Jalan tersebut masih merupakan jalan setapak yang kondisinya cukup buruk.
"Kondisi ini cukup memprihatinkan sehingga pemerintah setempat hendaknya segera mengajukan proposal terkait hal-hal yang dibutuhkan mendesak ke pusat. Kami akan memperjuangkan," tambahnya.
Ia mengaku akan berupaya maksimal dalam pembangunan jalan menuju Nagari Maek tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah.
"Semoga maksimal 2019 masyarakat dapat menikmati infrastruktur jalan yang lebih baik," lanjutnya.
Pembangunan jalan menjadi langkah awal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebab infrastruktur tersebut dinilai menjadi poin utama untuk mengatasi berbagai permasalahan di Nagari Maek dan Jorong Nenan secara umum.
Ia berharap dengan percepatan pada infrastruktur jalan, dapat membuat pelbagai sektor lainnya dapat lebih maju termasuk listrik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
"Nanti kami juga akan bekerja sama dengan Komisi VII agar pembangunan ini dapat terealisasi secepatnya," sebutnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Safaruddin mengharapkan adanya bantuan pemerintah pusat untuk menanggulangi pembiayaan pembangunan jalan di daerah Nenan.
"Sebenarnya hal ini seharusnya diperhatikan sejak awal, namun daerah memiliki keterbatasan anggaran," kata dia.
Ia meminta pemerintah setempat segera membuat desain jalan untuk mempercepat realisasi program bantuan dari pemerintah pusat.
"Keterbatasan anggaran membuat pembangunan jadi lambat, namun kami di daerah akan terus memperjuangkan," tambahnya.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Binamarga Dinas Pekerjaan Umum pemerintah setempat, Hanif menyebutkan diperkirakan membutuhkan biaya Rp2 hingga Rp3 miliar per kilometer untuk perbaikan jalan tersebut.
"Kami akan mengupayakan secepatnya pembuatan proposal tersebut, dan berharap bantuan pemerintah pusat dapat segera tersalurkan," jelas dia. (*)