Ketua DPRD: Bebaskan Nagari dari Ketertinggalan

Sarilamak, (AntaraSumbar) - Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Safaruddin mengatakan pada momen Hari Ulang Tahun (HUT) ke-175 kabupaten tersebut ke depannya semua nagari (desa adat) harus bebas ketertinggalan.

"Ke depannya nagari-nagari yang tertinggal harus lepas dari ketertinggalan," ujar dia usai sidang paripurna istimewa dalam rangka memperingati hari jadi kabupaten itu yang diselenggarakan di kantor DPRD setempat di di Sarilamak, Rabu.

Kemudian, tambah dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Limapuluh Kota masih rendah, yakni urutan 13 dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumbar

Sementara tingkat pendidikan masyarakat juga masih jauh tertingal, yakni masih di bawah kabupaten Agam dan Tanah Datar.

Ia menjelaskan ke depannya pemerintah daerah harus mengaplikasikan kerja nyata untuk memacu ketertingalan tersebut, sehingga Limapuluh kota menjadi daerah maju dan terdepan, baik di tingkat provinsi dan nasional.

Selain itu, pemerintah juga harus memanfaat semua potensi yang ada untuk memajukan daerah, baik itu secara moral maupun materi. Secara moral, banyak tokoh yang memiliki kemampuan lebih untuk mambantu pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Sementara untuk meningkatkan perekonomian, salah langkah yang mendesak adalah perbaikan infrastruktur, irigasi, dan jalan, sehingga semua komoditi yang ada di masing-masing nagari lancar menuju tempat pemasaran.

Selain itu, yang tidak kala pentingnya adalah pemerataan masyarakat yang menikmati listrik, sebab masih banyak nagari yang belum terjangkau oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Ke depannya perlu dimaksilakan ketersediaan infrastruktur untuk pendidikan dan kesehatan, aspek kemampuan fiskal desa, aspek aksesibilitas desa ke perkotaan," kata politisi Golkar tersebut.

Ia menambahkan momen hari jadi ini masyarakat harus bersatu dalam membangun daerah tanpa adanya kelompok-kelompok kepentingan.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi menyebutkan saat ini baru 72 persen masyarakat daerah itu yang menikmati listrik, sementara angka tersebut jauh di bawah rasio elektrifikasi Sumbar 83 persen.

"Sejumlah jorong atau nagari (desa adat) yang belum tersentuh listrik itu antara lain terdapat di Kecamatan Kapur IX dan Bukik Barisan," tambah dia.

Ia menyebutkan ke depannya pihaknya berupaya memaksimal infrastruktur sebab sarana dan prasarana tersebut masih banyak yang tidak layak, sehingga semua produksi nagari lebih lancar dibawa ke pasar. (*)