Tingkatkan Kesejahterakan Masyarakat

id #HUT Kabupaten Limapuluh Kota

Komisi III DPRD ketika melakukan rapat kerja dengan pemerintah daerah. (c)

Sarilamak - Dalam refleksi peringati hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota ke-176 terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari angka indek pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan .

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, kata Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota dari Fraksi Demokrat Sastri Andiko, SH Datuak Putiah.

Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat.

Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan daerah.

Jika dilihat data pada nota penyampaian LKPJ Bupati tahun 2016, IPM pada tahun 2016 adalah sebesar 67,65 % meningkat dari 66,78 % di tahun 2015 , pertumbuhan ekonomi 5,56 % sementara angka kemiskinan sangat mengkuatirkan, dimana angka kemiskinan sebesar 8,12 % dari jumlah penduduk, atau meningkat dari angka tahun 2015 sebesar 7,12 %.

Sementara angka kemiskinan yang akan kita capai pada akhir RPJMD sebesar 3,68 % suatu hal kerja berat yang akan kita kerjakan , mengingat tahun 2017 adalah tahun ke-2 dari RPJMD ujarnya.

Bagaimanapun juga untuk menyejahterakan masyarakat, tambahnya, sangat perlu kedepannya lebih fokus dalam penanganan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif melalui program kegiatan yang mengarah untuk memperbaiki program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.

Untuk itu kiranya pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih membumi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Beberapa langkah yang bisa dilakukan diantaranya adalah menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Kemudian juga memberikan pelatihan kewirausahaan serta kegiatan magang bagi wirausaha muda sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, kata Sastri.

Sementara Ketua Komisi III Syamsul Mikar, dalam refleksi hari jadi Kabupaten Limapuluh Kota yang ke-176 kita harus bekerja keras mencari strategi dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Pemerintah bersama OPD untuk dapat mencarikan strategi dan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi yang sesuai dengan sasaran yang telah tertuang dalam RPJMD dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah," katanya.

Begitu juga dengan bidang kesejahteraan rakyat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran-sasaran pembangunan sebagai meliputi menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pelayanan pembinaan PMKS, dan meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial dan meningkatnya pelayanan terhadap lansia.

Dengan strategi dan kebijakan yang tepat pelaksanaan kegiatan akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteran masyarakat, dalam pelaksanaannya segala aturan dan peraturan yang berlaku harus dipahami agar tidak menjadi kendala dan masalah dikemudian hari ujar Syamsul.

Terkait terhadap peningkatan iklim berinvestasi agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat mengatasi segala masalah terhadap perijinan yang terkesan berbelit-belit, apabila hal ini menyangkut terhadap peraturan daerah yang tidak berpihak kepada peningkatan iklim berinvestasi agar diusul untuk merubahnya.

Kepada Dinas Kesehatan, Syamsul Mikar berpesan untuk peningkatan peran dalam meningkatkan sumberdaya manusia, mewujudkan pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, sesuai dengan Permenkes Kesehatan.

Melalui Dinas Kesehatan sangat perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kesehatan seperti Puskesmas dan Puskeri dalam menangani masyarakat terutama yang masuk program BPJS, dan juga meningkatkan pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap Ibu, Anak dan Lanjut Usia, meningkatkan penyehatan lingkungan serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Khusus terhadap pelayan di Rumah Sakit Daerah dr.Ahmad Darwis perlu mendapat perhatian serius untuk meningkatkan akreditasinya, pelayanan yang baik tentu saja akan meningkatkan kualitas dan akreditasi rumah sakit untuk itu terhadap sarana dan prasarana seperti ruangan perlu menjadi perhatian serius, terang Syamsul Mikar.

Komisi III dengan susunan sebagai berikut dengan Koordinator Sastri Andiko,SH Dt.Putiah,: Syamsul Mikar dari Fraksi Golkar (ketua), Drs. Harmen dari Fraksi PPP (wakil Ketua), Virmadona, S.Sos dari Fraksi Gerindra (sekretaris) dan anggota sebagai berikut: Putra Satria Veri dari Fraksi Golkar, Marshal, B.Ac dari Fraksi Demokrat, H.Darlius dari Fraksi PDIP &PKB, H.Chandra dari Fraksi Hanura, Ir.Yakubis dari Fraksi PKS & PBB dan Bahrul Edial,ST dari Fraksi PAN.

OPD yang bermitra dengan komisi III, yaitu : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanam Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr. Ahmad Darwis, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Gonjong Limo.***
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar